KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa Deputi Penindakan Firli atas dugaan pelanggaran kode etik pegawai. Desakan itu muncul dari LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyusul dugaan pertemuan Firli dengan bekas Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram. Perjumpaan itu terjadi setelah perwira tinggi kepolisian tersebut menjabat di KPK. Padahal, lembaga antirasuah tersebut juga diketahui tengah mengusut dugaan keterlibatan Zainul Majdi dalam kasus divestasi saham PT Newmont.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menganggap, pertemuan itu menyimpan tanda tanya mengenai independensi KPK dalam menangani kasus Newmont.
"Ketemu pelapor saja kan harus berdua. Apalagi ketemu dan main golf dengan eksekutif. Apalagi ini orang bagian penegakan hukum. Bukan humas," kata Ilyas di kantor ICW, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Firli dan Zainul Majdi disebut bertemu pada acara perpisahan Komando Resor Militer 162 di Mataram pada Mei 2018. Berdasarkan keterangan Korem 162, tidak ada undangan resmi untuk keduanya.
Ilyas pun mengingatkan kode etik KPK yang melarang seluruh pegawai, pejabat, maupun pemimpin bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, di luar proses hukum. Karena itu, KPK harus menelisik apakah pertemuan itu ada kaitannya dengan penanganan kasus divestasi saham Newmont.
"Harus ditelisik lebih lanjut apakah pertemuan ini akan mempengaruhi kerja-kerja KPK dalam proses penegakan hukum."
KPK tengah memproses kasus divestasi saham PT Newmont. Penyidik menduga bekas politikus Demokrat Zainul Majdi menerima sejumlah uang terkait proses divestasi perusahaan tambang tersebut.
Baca juga:
- Sebut-Sebut Kuda Troya, Pengawas Internal Bakal Periksa Aris Budiman
- KPK Tunda Perpanjangan Masa Kerja Penyidik Polri Karena Dikritik
Editor: Nurika Manan
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
