KBR, Jakarta - Bakal calon presiden Joko Widodo mengunjungi istri bekas presiden Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah guna meminta restu menghadapi Pilpres 2019. Tahun depan, Jokowi kembali maju sebagai calon petahana.
Jokowi mengaku cukup dekat dengan keluarga Gus Dur. Ini kali keempat ia mengunjungi kediaman keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Menurut Jokowi, ia juga terus memantau kondisi kesehatan Shinta.
"Jadi hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk almarhum Gus Dur yang ke-78. Sehingga tadi di dalam makan bubur merah-putih. Terakhir, tadi saya mohon doa restu dari ibu Sinta Nuriyah," kata Jokowi di kediaman Gus Dur, Jumat (7/9/2018).
Ia mengatakan, sering berdikusi dengan Shinta. Termasuk, pelbagai persoalan negara. Menurut Jokowi, dirinya sering mendapat masukan dari orang di sekitar Shinta mengenai kondisi ekonomi saat ini. Termasuk biaya Jembatan Suramadu yang mahal dan membebani ongkos logistik.
Menanggapi ini, Shinta lantas mendoakan Jokowi agar menjadi pemimpin yang amanah. Shinta menyatakan bakal mendukung pemimpin yang mampu mengamalkan keinginan Gus Dur. Ia juga percaya, Jokowi bisa menjadi pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat.
Baca juga:
- Pelukan Jokowi-Prabowo, Pesan untuk Mengurangi Perpecahan
- Jadi Cawapres, Ma'ruf Amin Pamit Pada Kiai Sepuh NU
Editor: Nurika Manan
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."
"Jika (harta benda) tidak mencukupi, maka terdakwa dipenjara selama 2 tahun,"
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini hak prerogratif presiden, ya ini hak prerogratif presiden," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal, tidak pro-kebebasan beragama dan berkeyakinan."
"Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus mencabut dua permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.
"Menyampaikan rancangan peraturan KPU, yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi."
Yamitema dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa
"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."
"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman," 
Mabes Polri mengklaim penembakan yang dilakukan tersangka AM terhadap Immawan Randi mahasiswa Haluoleo, Kendari, adalah aksi spontanitas.
"Yang paling kami takutkan adalah 'abuse of power', penyalahgunaan wewenang. Contohnya, hasil pembangunan dari dana desa ini dianggap keberhasilan partai politik A atau B, atau calon tertentu." 
"Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo."
"Kalau komitmen pemerintah jelas, segala tindakan yang melanggar hukum pasti akan mendapat sanksinya."