Share This

Bersih-Bersih Black Campaign, Pemerintah Pantau Aktivitas Warganet

Pemerintah bakal memantau aktivitas warganet melalui media sosial (medsos) selama tahapan Pemilu 2019.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 25 Sep 2018 14:21 WIB

Bersih-Bersih Black Campaign, Pemerintah Pantau Aktivitas Warganet

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Pemerintah bakal memantau aktivitas warganet melalui media sosial (medsos) selama tahapan Pemilu 2019. Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wawan Kustiawan menyebut, kementeriannya menganggap medsos saat ini mampu membentuk opini publik. Sehingga pengawasan pun perlu dilakukan.

Langkah tersebut juga ditempuh untuk membersihkan medsos dari kampanye hitam.

"Permasalahannya sekarang ini banyak kita lihat medsos tidak menyejukkan. Kita tetap bersama Kominfo sebagai ujung tombaknya," ujar Wawan di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Wawan menyesalkan maraknya kampanye hitam di medsos. Padahal menurut dia, media sosial bisa jadi saluramn ampuh untuk menyebarkan visi-misi dan program kerja setiap pasangan calon.

Kendati pengawasan diperketat, Wawan menampik jika langkah itu hanya akan menguntungkan calon petahana. Dia memastikan pemerintah akan tetap netral selama tahapan pemilu 2019.

Selain itu, Kemenkopolhukam juga mewaspadai potensi konflik di luar media sosial. Ada tiga daerah yang menjadi fokus pengawasan, yakni Aceh, Sampang, dan Papua. Ketiga daerah itu dinilai paling rawan sepanjang kontestasi politik tahun depan.

"Kemarin kami juga sadari, begitu menguras tenaga, energi, bagaimana mengondisikan supaya aman di pilkada Papua. Lalu Sampang, Sampang ini Papuanya Jawa."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.