KBR, Jakarta - Tim kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengkritik sikap pimpinan KPK yang terkesan diam terkait perkara pencemaran nama baik yang kini menjerat Novel.
Novel dilaporkan oleh atasannya, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dengan menyebarkan surat elektronik (surel) ke luar KPK. Meskipun tuduhan itu dibantah Novel.
Salah seorang pengacara Novel Baswedan, Haris Azhar mengatakan pimpinan KPK seharusnya memberikan penjelasan kepada Kapolri Tito Karnavian bahwa perkara tersebut merupakan urusan internal KPK. Sebab, baik Novel dan Aris Budiman sama-sama bekerja di KPK.
Haris curiga sikap diam pimpinan KPK itu menandakan ada upaya sistematis untuk menyingkirkan Novel dari KPK.
"Saya khawatir pimpinan KPK memang sengaja ngejorokin Novel dengan cara bersikap diam. Harusnya pimpinan KPK datang ke Mabes Polri, dan bilang kepada Kapolri, bahwa kasus e-mail Novel biar ditangani oleh KPK dulu. Kalau memang ada unsur pidananya, silahkan lanjutkan. Kunci perkara ini sebetulnya ada di mereka, di pimpinan KPK," kata Haris Azhar kepada KBR, Selasa (5/9/2017).
Haris menambahkan ia tidak melihat ada unsur pelanggaran pidana dari perkara tersebut. Sebab hingga kini polisi belum menjelaskan secara gamblang siapa yang menyebarkan isi surat elektronik tersebut ke luar KPK.
"Soal perkara siapa yang menyebarkan email itu kan sampai sekarang juga masih tanda tanya. Novel mengatakan kepada kami tidak pernah menyebarkan e-mail tersebut kepada orang-orang di luar KPK. Lalu siapa yang menyebarkannya?" kata Haris.
Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan terkait pencemaram nama baik melalui surat elektronik. Kasusnya ditangani oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya dan sudah masuk dalam penyidikan.
Aris Budiman juga sempat membuat gaduh KPK lantaran memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Aris datang tanpa izin sehingga kini dia tengah diproses di pengawasan internal KPK.
Baca juga:
-
Pencemaran Nama Baik, Kepolisian Jakarta Berencana Periksa Saksi dari KPK
- Pukat UGM: Masalah Internal KPK, Polisi Tidak Perlu Proses Laporan Aris Budiman
Editor: Agus Luqman
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
