Pansus Angket Desak Ketua KPK Cabut Pernyataan Halangi Proses Hukum
"Jadi dia boleh mencap lembaga lain menghalangi-halangi tindakan dia. Padahal Pansus adalah kegiatan yang diamanatkan konstitusi,"

Ilustrasi (Foto: KBR/Fitri)
"Itu pendapat yang berlebihan karena Pansus ini tidak pada posisi melakukan obstraction of justice. Kalau itu disampaikan oleh ketua KPK berarti Pak Agus menempatkan dirinya sebagai ketua lembaga yang sangat berkuasa. Jadi dia boleh mencap lembaga lain menghalangi-halangi tindakan dia. Padahal Pansus adalah kegiatan yang diamanatkan konstitusi," kata Taufiq di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Senin (04/09/17).
Taufiq mengatakan, dugaan Pansus dibentuk untuk melindungi koleganya yang tersangkut perkara korupsi tidak terbukti. Ia mencontohkan, Ketua DPR RI Setya Novanto tetap menjadi tersangka dan KPK tetap bisa melakukan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) meskipun ada kegiatan Pansus.
"Pernyataan kegiatan Pansus melakukan obstraction of justice mohon dicabut kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mempertimbangkan untuk mempidanakan Pansus Hak Angket DPR menggunakan pasal mengahalangi penyidikan. Sebab, KPK saat ini tengah melakukan pengusutan kasus besar seperti perkara korupsi KTP Elektronik.
Editor: Rony Sitanggang
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Pemerintah Diminta Antisipasi Efek Domino Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
399 Daerah Masuk Kategori Digital, yang Lain?
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Bapanas: Harga Beras Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
Ketum PSI Kaesang Pangarep Minta Dukungan PGI dalam Isu Toleransi Beragama
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Berbagai Fasilitas yang Disiapkan Pemerintah untuk ASN di IKN
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Bakal Ada Eksodus Pengguna Ke BBM Subsidi?
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
APBN APBD Dipakai Belanja Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali!
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Derita dan Luka Korban Kawin Tangkap (Bagian 2)
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Menteri Investasi: Kerusuhan di Rempang karena Kesalahpahaman
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
53 Persen Masyarakat Dimintai Jaminan saat Pengajuan KUR
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Resmikan Whoosh, Jokowi: Jangan Takut Dikritik dan Mencoba Hal Baru
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Nining Elitos, Aktivis Buruh yang Punya 'Darah' Pejuang
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
Bawaslu: Intimidasi, Ancaman Serius Pemilu 2024
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
Whoosh Mulai Beroperasi, Luhut: Gratis Hingga Pertengahan Bulan
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis,"
BKKBN: Serapan Dana Bantuan Stunting Masih Rendah
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Jokowi Resmikan Kereta Cepat, Whoosh Mulai Beroperasi
"Kereta Cepat Jakarta Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi"
Derita dan Luka Korban Kawin Tangkap (Bagian 1)
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Korban Tuntut Keadilan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
FOMO Sapiens: Etika Review Makanan dan Pelecehan Fisik
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Recent KBR Prime Podcast
Malaysia Larang Pengedaran Buku Diduga Hina ART RI
Kabut Asap Makin Tebal, Jambi dan Palembang Terapkan PJJ
Kabar Baru Jam 7
Polemik Dicabutnya Aturan Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg
Mahkamah Agung Batalkan Dua Ketentuan terkait Eks Napi Korupsi Nyaleg
Most Popular / Trending