KBR, Jakarta - Anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti meminta Lembaga Sensor Film (LSF) memberi batasan usia minimal bagi penonton film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C Noer.
Retno mengatakan, pada saat penayangan perdana tahun 1984, LSF hanya menyebut film tersebut layak sensor, tetapi tidak menyebutkan batas usia penonton.
Retno menegaskan pembatasan usia penonton penting karena film tersebut memuat banyak adegan kekerasan.
"KPAI memang sangat tidak merekomendasikan ini untuk anak usia SD, bahkan SMP. Kalau SMA dan SMK andaikan mau menonton masih bisa dibangun dialog dan diperintah membaca referensi yang lain. Tidak masalah. Ditentukan saja oleh Badan Sensor Film. Kan BSF dulu dalam film ini hanya sekadar mencantumkan lolos sensor saja, tapi kan tidak menentukan usia berapa. Jadi tidak ada perspektif anak," kata Retno kepada KBR, Selasa (19/9/2019).
Baca juga:
- Menhan Setuju Film G30S/PKI Kembali Diputar
- Sejarawan LIPI: Isu Neo-Komunisme Omong Kosong, Cuma untuk Komoditas Pemilu
Retno menganggap wajar tidak adanya batasan usia penonton film Penghianatan G30 S/PKI saat penayangan perdana tahun 1984. Selain situasi politik yang mendukung, saat itu belum ada Undang-undang Perlindungan Anak. Namun, Undang-undang Perlindungan Anak yang terbit tahun 2002 sudah mengatur bahwa anak harus dilindungi dari tontonan yang mengandung unsur sadis dan pornografi.
Saat ramai wacana pemutaran kembali film tersebut, Retno meminta LSF memberi batasan usia untuk penonton. Dalam pandangan KPAI, kata Retno, film tersebut memunculkan banyak adegan sadis dan penuh kekerasan. Adegan kekerasan tersebut baik kekerasan verbal atau ucapan serta kekerasan fisik berupa penyiksaan dan pembunuhan, yang dikhawatirkan menimbulkan trauma buruk pada anak-anak.
Sedangkan bagi anak usia SMA, jika menyaksikan film itu harus dibarengi dengan diskusi bersama guru dan membaca berbagai buku sejarah untuk menambah perspektif anak soal peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Baca juga:
- Film Pengkhianatan G30S, Presiden Minta Buatkan yang Baru
- Sineas Tolak Gagasan Pemutaran Film G30S/PKI ke Siswa Sekolah
Editor: Agus Luqman
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
