KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyarankan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghadiri rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR.
Zulkifli Hasan mengatakan, KPK tidak perlu menghindari Pansus Angket, agar kegiatan angket bisa selesai tepat waktu pada 28 September mendatang.
"Saya berpendapat ini sudah selesai. Sudahlah, selesaikan tugasnya. KPK datang juga dong. Apa yang ditanya ya jelaskan saja. Kenapa harus menghindar? Kan MK sudah memutuskan, jawab saja," kata Zulkifli di Komplek Parlemen RI, Jumat (15/9/2017).
Pernyataan Zulkifli itu mungkin merujuk sikap Mahkamah Konstitusi yang menolak mengeluarkan putusan sela atau provinsi terhadap uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebelumnya Wadah Karyawan MK menggugat undang-undang itu dan salah satu tuntutan adalah agar MK mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan Pansus Angket selama uji materi berlangsung.
Zulkifli mengatakan posisi PAN akan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan jika masa tugas Pansus diperpanjang, PAN akan ikut mengawal.
"Kalau ternyata nanti sebagian ada yang memperpanjang dan jalan terus kami ikut ngawal. Tapi kalau kami nggak ikut terus itu berhenti, kami akan berhenti," ujarnya.
Meskipun anggotanya ada dalam Pansus, kata Zulkifli, PAN ingin memperkuat KPK. Ia memastikan PAN akan menolak jika ada wacana pembekuan terhadap KPK.
Baca juga:
- Gerindra dan Demokrat Tolak Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK
- MK Tolak Keluarkan Putusan Sela Pansus Angket KPK
Editor: Agus Luqman
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
