Film Pengkhianatan G30S, Presiden Minta Buatkan yang Baru

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo tidak menyetujui film berjudul "Penumpasan Pengkianatan G30S PKI" karya Arifin C. Noer kembali diputar.  Ini disampaikannya menanggapi maraknya ajakan menonton kembali film G30S/PKI di masyarakat.

Menurut dia film produksi tahun 1987 itu sudah tidak sesuai perkembangan zaman.

"Nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Tetapi untuk anak-anak millenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar tahu juga mereka bahaya PKI," kata Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9).

Jokowi menyebut film itu perlu diproduksi ulang agar bisa menarik minat anak muda. Dia tidak menampik jika isu kebangkitan PKI yang banyak disebarkan pun tengah menjadi perhatiannya.

Namun ia menekankan agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Ini juga menyangkut penggerudukkan yang  dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta(LBH Jakarta) pekan lalu.

Jokowi mengingatkan Negara sudah memiliki Tap MPRS mengenai penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme. Karena itu masyarakat semestinya taat pada prosedur hukum.

"Hal-hal seperti itu serahkan ke aparat. Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri. Sampaikan ke aparat, yang selesaikan aparat. Kita ini negara hukum."

Sementara itu Penyintas tragedi 65  Nani Nuraini menyetujui pemutaran kembali film tersebut, asal penayangan film tersebut dibarengi dengan diskusi bersama ahli sejarah dan hukum. Menurut Nani, film tersebut juga sarat kontroversial dan tak sesuai dengan realitas peristiwa 65.

Kata dia, dengan diskusi bersama pakar tersebut, masyarakat akan memahami bahwa film berjudul "Penumpasan Pengkianatan G30S PKI"  hanyalah propaganda.

"Menurut Ibu mundur 100 tahun, kecuali ditontonnya ramai-ramai, sesudah itu diskusi terbuka, bebas bicara. Satu hal, kita harus mengakui pembunuhan tujuh jenderal itu betul. Tetapi kalau yang lain-lainnya, Ibu tidak tahu benar tidaknya. Makanya kalau panglimanya betul-betul mencintai Indonesia ini dan memberikan kesempatan pada rakyat Indonesia untuk terbuka sebagai negara demokrasi, diberi kesempatan dialog, diskusi. Setelah nonton film itu diskusi, silakan, dan ada pakar hukumnya, segala macamnya, silakan," kata Nani kepada KBR, Senin (18/09/2017).

Nani mengatakan, dengan pemutaran film tersebut, masyarakat akan  dapat menilai sendiri kebenarannya. Kata dia, film tersebut juga bisa bernilai positif apabila didiskusikan secara komprehensif bersama para pakar, seperti ahli sejarah, hukum, dan politik. Namun, Nani mengingatkan agar tidak mempertontonkan film tersebut kepada anak-anak, karena sarat muatan sadisme.

Perintah Panglima
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan belum mengetahui perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar seluruh prajuritnya menonton film "Penumpasan Pengkianatan G30S PKI". Sekretaris Menkopolhukam Yoedhi Swartono mengatakan, dia belum mendapat arahan dari Menkopolhukam Wiranto soal rencana pemutaran ulang film tersebut.

Selain itu, Yoedhi juga mengaku tak mengetahui sejauh mana komunikasi yang terjalin antara Wiranto dan Gatot soal perintah menonton ulang film tentang PKI tersebut.

"Saya justru belum ada info apa-apa soal itu. Coba kami dalami dulu ya. (Memang Wiranto tidak berkomunikasi dengan Gatot?) Saya kurang tahu, yang tahu ya beliau dengan Pak Menko. (Tetapi mendukung pemutaran film tersebut?) Belum ada arahan dari Pak Menko, belum tahu kita. Mungkin Pak Menko akan buat komunikasi (dengan Gatot). Saya belum tahu juga," kata Yoedhi kepada KBR, Senin (18/09/2017).

Yoedhi enggan berkomentar banyak mengenai perintah Gatot agar seluruh prajuritnya menonton film "Penumpasan Pengkianatan G30S PKI". Kata Yoedhi, dia akan mempelajari terlebih dulu perintah Gatot tersebut dan berkoordinasi dengan Wiranto.

Saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno di  Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017)  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo  menyatakan telah menginstruksikan seluruh prajuritnya menonton film tersebut. Dia juga mengklaim telah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk pemutaran film tersebut. Dia mengatakan yang bisa melarangnya hanya pemerintah. 

Editor: Rony Sitanggang