KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengatakan pembahasan rekomendasi simposium Tragedi 65-66 masih bergulir. Kata dia, saat ini mereka sedang mencari jalan tengah bagi penyelesaian kasus tersebut.
Wiranto khawatir penyelesaian yang ditawarkan tim perumus rekomendasi menimbulkan masalah ke depan.
"Beberapa kali kita rapat di Kemenko Polhukam untuk bahas itu, secara komprehensif, secara adil, transparan. Tapi perlu dicatat bahwa jangan sampai kita dalam menyelesaikan itu saling menuduh, jangan sampai juga kita kembali melakukan satu langkah-langkah yang ada keberpihakan. Ini kan pemerintah sekarang," kata Wiranto usai rapat di DPR, Rabu (14/9).
Wiranto belum bisa memastikan kapan rekomendasi itu akan diserahkan ke Presiden. Dia hanya mengatakan akan berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini, kata dia, Kemenkopolhukam sedang mencoba mencari solusi yang bisa mengakomodir keinginan seluruh pihak.
"Terus terang kita menghadapi masalah baru itu kan ke depan. Banyak masalah ke depan ini. Jangan sampai penyelesaian masalah HAM ini justru menimbulkan masalah baru yang memberikan beban kepada bangsa ini. Itu terus kita garap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu."
Dia menampik jika dianggap mengabaikan para penyintas. Kata dia, setiap rapat, Kementeriannya selalu mengajak Komnas HAM.
Editor: Rony Sitanggang
"Harapan KPK tentu saja semua pidana yang dijatuhkan atau semua hukuman yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan, barulah kemudian dihitung masa lima tahun tersebut,"
"Peraturan KPU agar dibuatkan rumusan yang jauh lebih detail sebagaimana telah diputus dalam amar putusan MK,"
Kementerian Kesehatan mendukung Bulog salurkan beras fortifikasi
Kebijakan 'Merdeka Belajar' juga meminta inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pendidikan.
"Yang 50 persen yang ditanggung negara itu akan dibarengi dengan prasyarat kinerja."
"Banyak lansia yang terus mencari penghasilan karena terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kasus tersebut, pemerintah perlu campur tangan untuk memberikan perlindungan."
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan website sebagai wadah pendaftaran peserta yang ingin mendapatkan Kartu Prakerja. 
"Kalau Mamberamo mau dibangun, itu 23 ribu megawatt. Terbesar di dunia kalau hydropowernya dibangun."
Pemerintah mencari formula terbaik RUU KKR agar tak kembali dibatalkan MK
"Ini baru pertama sekali kita laksanakan, karena memang untuk algojo perempuan itu harus kita adakan pelatihan terlebih dahulu."