KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengatakan pembahasan rekomendasi simposium Tragedi 65-66 masih bergulir. Kata dia, saat ini mereka sedang mencari jalan tengah bagi penyelesaian kasus tersebut.
Wiranto khawatir penyelesaian yang ditawarkan tim perumus rekomendasi menimbulkan masalah ke depan.
"Beberapa kali kita rapat di Kemenko Polhukam untuk bahas itu, secara komprehensif, secara adil, transparan. Tapi perlu dicatat bahwa jangan sampai kita dalam menyelesaikan itu saling menuduh, jangan sampai juga kita kembali melakukan satu langkah-langkah yang ada keberpihakan. Ini kan pemerintah sekarang," kata Wiranto usai rapat di DPR, Rabu (14/9).
Wiranto belum bisa memastikan kapan rekomendasi itu akan diserahkan ke Presiden. Dia hanya mengatakan akan berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini, kata dia, Kemenkopolhukam sedang mencoba mencari solusi yang bisa mengakomodir keinginan seluruh pihak.
"Terus terang kita menghadapi masalah baru itu kan ke depan. Banyak masalah ke depan ini. Jangan sampai penyelesaian masalah HAM ini justru menimbulkan masalah baru yang memberikan beban kepada bangsa ini. Itu terus kita garap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu."
Dia menampik jika dianggap mengabaikan para penyintas. Kata dia, setiap rapat, Kementeriannya selalu mengajak Komnas HAM.
Editor: Rony Sitanggang
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
Partai-partai belum satu suara
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"