Bagikan:

Polda Riau Bantah Pegawai KLHK Disandera PT APSL

Kejadian saat itu hanya berupa aksi penolakan warga terhadap pemasangan plang oleh tujuh petugas KLHK beberapa hari lalu.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 04 Sep 2016 15:24 WIB

Author

Eli Kamilah

Polda Riau Bantah Pegawai KLHK Disandera PT APSL

Lahan PT APSL. Foto: KLHK

KBR, Jakarta- Kepolisian Daerah Riau membantah ada penyanderaan terhadap tujuh petugas Kementerian Lingkungan Hidupo dan Kehutanan (KLHK) Jumat lalu oleh PT Andika Permata Sawit Lesatari (APSL). Juru Bicara Polda Riau, Guntur Aryo Tedjo mengatakan, kejadian saat itu hanya berupa aksi penolakan warga terhadap pemasangan plang oleh tujuh petugas KLHK beberapa hari lalu.

Menurutnya, polisi sedang melakukan mediasi dengan para kelompok tani di Rokan Hulu Provinsi Riau untuk menghindari terjadinya kekerasan di sana.

"Sementara kita melakukan mediasi dulu, jangan main periksa-periksa, nanti mereka antipati dengan kita. Kita mengambil tindakan persuasif, yang manusiawai lah. kita koordinasi dengan Ninik Mamak, tokoh adat di sana. Kita omongkan baik-baik, bahwa mereka itu sedang melakukan penyelidikan, bahwa jangan dulu digarap, jangan dulu di apa-apakan," katanya kepada KBR, Minggu (4/9/2016)

Guntur juga membantah ada keterlibatan PT APSL dalam aksi penolakan kemarin. "Bisa dipastikan, tidak ada campur tangan perusahaan, itu masyarakat," tegasnya.

Dia menambahkan Polres akan menindaklanjuti aspirasi warga kepada pemerintah daerah dan juga pusat. Selain itu, polisi juga masih melakukan pengawasan di lahan yang bermasalah tersebut.

"Jangan sampai bentrok, emang lahan bermasalah, kan ini ada kelompok tani, dan petani dari APSL."

Tujuh petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu tengah bertugas untuk menindaklanjuti perintah Menteri Siti Nurbaya untuk menyelidiki penyebab meluasnya titik api di Riau. Selain itu, juga untuk menyelidiki laporan soal masyarakat yang dikabarkan mengungsi karena asap. Dari penginderaan satelit, sumber titik api penyebab asap sudah sampai ke daerah lain di Riau. Tim dipimpin langsung oleh Dirjen Penegakkan Hukum KLHK.  

Baca juga: Walhi Riau Bakal Ajukan Praperadilan Separuh Kasus SP3 Karhutla

Editor: Sasmito

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Komunitas Biboki Lestarikan Tenun Ikat Tradisional

Living Law, Apa Dampaknya Jika Masuk dalam RKUHP?

Kabar Baru Jam 10

Most Popular / Trending