BERITA

Pengamat Beberkan Penyelewengan Dana Aspirasi DPR

"Kelompok masyarakat sipil menolak gagasan dana aspirasi masuk ke APBN 2017, seperti yang diminta DPR kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani."

KBR, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil menolak gagasan dana aspirasi masuk ke APBN 2017, seperti yang diminta DPR kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dana tersebut hanya akan digunakan politisi untuk mengamankan suara di daerahnya. Sehingga hal itu juga merupakan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat.

"Kalau dibuat peringkat apa sih tujuannya. Peringkat pertama sebetulnya ini bagian dari mereka mempertahankan suara di Dapil," ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

"Sebab, itu tadi, cara mereka mengukur sukses itu adalah melalui mereka bawa uang. Sehingga Secara tidak langsung, mereka mengajari masyarakat kita agar menilai mereka dengan uang yang mereka bawa," imbuhnya.

Ray menambahkan, dana aspirasi itu juga sangat rawan diselewengkan. Kata dia, hal itu ditunjukkan dengan sejumlah kasus korupsi belakangan ini yang terkait dana untuk daerah.

"Itu kan sudah faktanya di beberapa tempat," katanya.

Baca juga:

• Transparansi Dana Aspirasi
• Rawan Kecurangan, PPATK Tolak Dana Aspirasi

Kekhawatiran ini diperkuat dengan catatan LSM pemantau transparansi anggaran FITRA terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi yang melibatkan politisi partai. Setidaknya ada dua kasus yang tengah ditangani KPK. Kasus yang menyeret nama politisi Demokrat I Putu Sudiarnata dan politisi PDIP Damayanti.

Putu diduga mendapat fee 7-8 persen dari total anggaran 800 miliar dari pembangunan jalan di Sumatera. Sementara Damayanti diduga mendapat 3,2 miliar dari suap untuk memuluskan proyek jalan tol di Maluku.





Editor: Nurika Manan

• dana aspirasi DPR
• lingkar madani indonesia
• Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti
• DPR
• korupsi dana aspirasi