Kinerja Buruk, Rencana Penaikan Gaji DPR Tuai Kritik

"Begitu banyak RUU yang ingin mereka selesaikan, membuat mereka kebingungan di tengah jalan. Jadi mereka bekerja tanpa orientasi,"

BERITA | NASIONAL

Jumat, 02 Sep 2016 13:43 WIB

Author

Rio Tuasikal

Kinerja Buruk, Rencana Penaikan Gaji DPR Tuai Kritik

Ilustrasi: Pergantian antar waktu anggota DPR. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Kelompok masyarakat sipil menolak rencana penaikan gaji anggota DPR karena kinerjanya yang buruk. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyatakan DPR periode ini hanya menghasilkan setengah UU dibandingkan periode sebelumnya.

Dia mengatakan, dalam 2 tahun pertama, DPR periode sebelumnya mampu menyelesaikan 20 UU, sementara DPR sekarang hanya menyelesaikan 10 UU.

"DPR gagal membuat perencanaan yang realistis, sesuai kemampuan, kesibukan, dan situasi politik yang mereka hadapi," tandasnya kepada KBR usai diskusi di Jakarta, Jumat (2/9/2016) siang.

"Kecenderungan mereka membuat perencanaan yang bombastis, dengan begitu banyak RUU yang ingin mereka selesaikan, membuat mereka kebingungan di tengah jalan. Jadi mereka bekerja tanpa orientasi," tambahnya lagi.

Sementara itu, Sekjen Fitra Yenny Sucipto menyatakan kenaikan gaji DPR akan memboroskan anggaran dan membebani defisit keuangan negara. Selain itu, kenaikan gaji tidak menjamin anggota DPR tidak melakukan korupsi.

"Karena korupsi lahir dari keserakahan," tambahnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Dampak Revisi UU KPK

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12