Jokowi Minta Bantuan Sosial untuk Membuat Warga Berdaya dan Mandiri

""Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, dan tidak justru menimbulkan ketergantungan.""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo berharap kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) untuk membuat masyarakat penerima bantuan semakin mandiri dan kuat. Dia tidak mau bantuan sosial yang diberikan pemerintah malah membuat masyarakat malas dan ketergantungan.

Jokowiu meminta, dana bansos dan subsidi yang berbasis individu, keluarga, rumah tangga, dan usaha dapat dikombinasikan dengan dana desa yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral.

"Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat,  semakin Mandiri dan semakin berdaya dan tidak justru menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak justru menimbulkan ketergantungan. Selain itu dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial pertimbangkan pula aspek kesinambungan fiskal kita," ucapnya di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/09).

Jokowi meminta  penggunaan identitas tunggal dalam program subsidi dan bantuan sosial (bansos) segera direalisasikan. Pasalnya menurut dia, sistem ini akan membuat pemberian subsidi dan bansos semakin tepat sasaran. Kata dia, perbaikan database penerima manfaat harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyalurkan subsidi.

"Saya juga menekankan agar ketepatan sasaran, penerimaan manfaat harus menjadi perhatian utama sehingga perbaikan database penerima manfaat dan segera realisasi penggunaan identitas tunggal. Ini penting sekali," ujarnya.

Kedepannya Jokowi menginginkan agar pemberian subsidi dan bansos dilakukan dalam bentuk nontunai melalui perbankan dan terintegrasi dalam satu kartu. Dia menegaskan, program subsidi dan bansos harus terus ditingkatkan kualitasnya karena jumlah yang dianggarkan dalam APBN besar.

Dalam APBN Perubahan 2016, belanja subsidi mencapai 177,8 triliun atau sekitar 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sebesar 94,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi. Sedangkan 83,4 persen untuk subsidi nonenergi.

"kita harus memastikan bahwa belanja belanja subsidi dan bantuan bantuan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN bisa semakin efektif mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan. Dan agar belanja subsidi dan bantuan bantuan sosial tersebut betul-betul tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terkait dengan perencanaan  terkait dengan pembiayaan sampai dengan sistem penyaluran nya," tambahnya.

Editor: Rony Sitanggang

• subsidi
• bantuan sosial
• Presiden Jokowi