Jokowi Ingatkan Opini WTP Tak Jaminan Bebas Korupsi

"Jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP, karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi, nggak. "

BERITA , NASIONAL

Selasa, 20 Sep 2016 13:49 WIB

Author

Ninik Yuniati

Jokowi Ingatkan Opini WTP Tak Jaminan Bebas Korupsi

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: setkab.go.id)



KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan negara.

Jokowi mengatakan predikat WTP bukan jaminan, tidak adanya korupsi maupun penyalahgunaan keuangan.

"Jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP, karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi, nggak. Berbeda. Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," kata Jokowi dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2016, di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Baca: Laporan Keuangan Buruk, Jokowi Tegur 4 Kementerian/Lembaga

Hari ini, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 kementerian, lembaga dan 15 pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain DPR, DPD, MK, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Perindustrian.

Sementara, pemerintah daerah yang mendapat predikat WTP selama lima tahun berturut-turut diantaranya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepri, Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), serta Kota Surakarta (Jawa Tengah).

"Kami memberikan penghargaan pada 22 kementerian lembaga, 15 pemda, yaitu tiga provinsi, delapan kabupaten dan empat pemerintah kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut. Tadi bahkan banyak pimpinan kepala daerah yang mengatakan bahwa mereka ada yang sudah enam kali bahkan sampai delapan kali. Delapan kali itu berarti semenjak pertama kali introduce," kata Sri Mulyani.

Baca: BPK Temukan Belasan Ribu Masalah Keuangan Kementerian/Lembaga

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 10

What's Up Indonesia

Kesepakatan Batas Usia Perkawinan

Newsbeat

Kabar Baru Jam 8