BERITA

Janjikan Rusun dan Perahu, KNTI Tuding Buat Masalah Baru Bagi Nelayan Jakarta

""Tidak cukup hanya rusun seperti itu. Pemerintah harusnya mengkaji lebih jauh dari pada sekadar memindahkan nelayan ke rumah susun," "

KBR, Jakarta- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik rencana pemberian rusun dan kapal besar bagi nelayan yang terdampak reklamasi Teluk Jakarta. Aktivis KNTI, Martin Hadiwinata, mengatakan ide pemprov Jakarta itu akan menimbulkan masalah baru. Sebab, jika nelayan diberikan perahu besar dan disuruh melaut di tempat lain, nelayan akan berkonflik dengan nelayan di tempat itu.

Begitu pula usulan Luhut untuk mencari ikan di perairan Natuna, nelayan wilayah itu sudah menolak keberadaan nelayan pendatang.

"Jadi mereka ya biasanya melaut dan sehari pulang. Dan itu cukup untuk kehidupan mereka, bahkan banyak yang sudah berhaji," ujarnya kepada KBR di gedung Kemen ESDM, Selasa (13/9/2016) malam.

"Ketika mereka berubah seperti itu, pola-pola sosial mereka akan berubah. Tidak cukup hanya rusun seperti itu. Pemerintah harusnya mengkaji lebih jauh dari pada sekadar memindahkan nelayan ke rumah susun," tandasnya lagi.

Martin juga mengecam sikap Menko Maritim Luhut Panjaitan yang membangkang terhadap putusan pengadilan soal Pulau G. Sebab, pengadilan telah mencabut izin pulau buatan itu dan melarang kelanjutan proyek sampai ada putusan pengadilan yang mengikat. Selain itu, izin Pulau F, I, dan K, juga kini sedang digugat di PTUN Jakarta. Sehingga akan ada potensi ketidakjelasan hukum atas status pulau-pulau tadi.

Menko Maritim Luhut Panjaitan meneruskan reklamasi dan mengklaim telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, hukum, dan nelayan.Luhut akan membeberkan alasan detail pada Rabu. 

Editor: Rony Sitanggang

• Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan
• reklamasi teluk jakarta
• Aktivis KNTI
• Martin Hadiwinata