Kasus tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau sebelumnya, di bawah Kapolda Riau yang lama Supriyanto.
Baca: Ada Kejanggalan, Panja DPR Panggil Perusahaan Penerima SP3 Kasus Karhutla
Zulkarnien mengatakan jika ada bukti baru yang ditemukan, maka kasus-kasus itu akan dibuka kembali. Namun, dia mengisyaratkan tetap akan menunggu adanya gugatan praperadilan.
"Internal saya akan melihat, tentu saja ya, dan mempelajari apakah memang penghentian itu normatif adanya. Yang kedua, tentu saja saya berharap ada pihak-pihak yang ingin mengajukan praperadilan," kata Zulkarnain usai acara pelantikan di Mabes Polri, Jumat (30/9/2016).
Baca: Buntut SP3 Karhutla, Kapolri Resmi Copot Kapolda Riau
Zulkarnain mendorong masyarakat atau pihak terkait lainnya untuk mengajukan gugatan itu. Menurut dia, cara itu lebih pantas untuk dilakukan.
"Yang lebih elegan, lembaga praperadilan untuk menguji apakah keputusan penyidik nggak benar. Kita harap masyarakat pintu masuknya, kita buka space kepada stakeholder yang teman-teman kami di lingkungan, yang kami ajak untuk kerjasama," kata bekas Kapolda Maluku Utara itu.
Kapolri Tito Karnavian hari ini melantik Zulkarnain sebagai Kapolda Riau yang baru. Ia menggantikan Supriyanto, yang dimutasi karena dianggap bermasalah atas keluarnya SP3 kasus kebakaran hutan dan lahan.
Meski begitu, Zulkarnain mengatakan tidak melihat mutasi yang dilakukan terhadap Kapolda sebelumnya, Supriyanto, sebagai indikasi ada ketidakberesan dalam tubuh Polda Riau. Menurutnya, mutasi adalah hal yang wajar.
"Namanya mutasi, seperti pimpinan katakan seperti jalannya darah dalam tubuh. Kalau dia gak berjalan, daerahnya, ada something wrong dalam tubuh itu. Begitu juga mutasi dalam suatu organisasi. Kalau gak ada mutasi, ada something wrong nantinya di tubuh organisasi itu," kata Zulkarnain.
Untuk kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara umum, dia berjanji akan berupaya penuh mencegah dan menindak pelaku pembakaran hutan. Polda akan mengedukasi masyarakat dan perusahaan untuk tidak lagi melakukan pembakaran.
Editor: Agus Luqman
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
