DPR Dorong Budi Gunawan Tuntaskan Kasus Munir

KBR, Jakarta- Komisi I DPR mendorong Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menuntaskan kasus hukum yang menjerat anggotanya, termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang sudah berlangsung 12 tahun. Ketua Komisi Intelijen, Abdul Kharis Almasyhari, hal tersebut dilakukan agar tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia.

"Kita dorong untuk profesional, jadi Budi Gunawan kemarin mengangkat tagline profesional, obyektif dan integritas. Jadi kita akan lihat, kita akan dorong banget itu. Jadi mudah-mudahan masalah yang ada bisa teratasi," jelasnya saat dihubungi KBR, Minggu (11/9/2016).

Meski demikian, Abdul Kharis Almasyhari enggan menjelaskan komisinya membahas hal tersebut saat  fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan Rabu lalu. Menurutnya, pembahasan saat fit and proper test merupakan hal yang rahasia karena menyangkut rahasia negara.

"Apakah ada pembahasan khusus saat itu? Saya tidak bisa mengatakan kemarin ada pembahasan atau tidak karena tertutup. Nanti saya malah salah mengatakan ada atau tidak. Jadi jangan paksa saya ke permasalahan," imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya saat ini memprioritaskan pengawasan terhadap BIN pada 3 isu yaitu disintegrasi, terorisme dan ilegal fishing.

"Karena Pak Jokowi mengambil tema poros maritim, saya kira itu harus diperkuat itu kira-kira BIN sudah paham yang menjadi prioritas. Disintegrasi itu apa saja? ya masalah-masalah Papua, Aceh, tapi ini potensi ya," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo resmi melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Pangkat Budi Gunawan juga dinaikkan menjadi jenderal polisi bintang empat. BG menghendaki BIN diisi oleh sumber daya yang berkualitas untuk memajukan lembaga tersebut. Saat, disinggung tentang kasus Munir, BG menyebut kasus tersebut belum jelas.