KBR, Jakarta - Kepala Kepolisian Indonesia Tito Karnavian menyatakan, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya dua jenderal bintang empat di tubuh Polri. Tito pun bercerita, pada tahun 2001-2005, juga terdapat dua polisi yang menyandang pangkat bintang empat. Yakni Dai Bachtiar dan Sutanto.
"Ini bukan hal baru. Tidak ada masalah, karena di dalam struktur hanya ada satu. Sama, dulu juga ada bintang 4, ada Pak Dai Bachtiar, ada Kapolrinya. Kewenanganan pemilihan pembantunya ada di tangan Kapolri," jelas Kapolri Tito Karnavian di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).
Kendati begitu, ia menegaskan, kewenangan dan penanganan komando tetap berbeda. Kata dia, komando tertinggi Polri tetap ada di tangan Kapolri.
"Sedangkan Pak Budi Gunawan bertanggung jawab komando untuk Badan Intelijen Negara. Di luar struktur istilahnya, tetapi tetap menjalin komunikasi," katanya.
Baca juga:
Maka ia pun mengaku tak mempermasalahkan pangkat jenderal yang didapat Budi Gunawan saat dilantik menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) tersebut.
Sebelumnya, resmi menjabat sebagai Kepala BIN, pangkat Budi Gunawan dinaikkan menjadi jenderal bintang empat. Setelah keluar dari ruang pelantikan di Istana Negara, Jumat (9/9/2016) kemarin BG terlihat mengenakan seragam resmi lengkap dengan tanda bintang empat di pundaknya.
Editor: Nurika Manan
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.