Ahok Siapkan Rusun dan Perahu bagi Nelayan Terdampak Reklamasi

"Makanya kami subsidi sampai 80 persen. Anda bayar 5 - 15 ribu per hari, itu bagian dari disiplin mengedukasi Anda."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 13 Sep 2016 22:33 WIB

Author

Rio Tuasikal

Ahok Siapkan Rusun dan Perahu bagi Nelayan Terdampak Reklamasi

KLHK menyegel pulau G hasil reklamasi. (Foto: KBR/Wydia A.)

KBR, Jakarta-  Pemprov DKI Jakarta akan memberikan rusun kepada sekitar 12 ribu nelayan yang terdampak reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini dinyatakan setelah Menko Maritim menyatakan melanjutkan proyek itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan  tidak akan menjualnya kepada nelayan melainkan memberikan subsidi.

"Karena kalau kami jual sama Anda,  nanti Anda jual kepada orang lain. Itu pengalaman Kampung Kamal," jelas Ahok kepada wartawan di gedung Kemen ESDM, Selasa (13/6/2016) malam.

"Makanya kami subsidi sampai 80 persen. Anda bayar 5 - 15 ribu per hari, itu bagian dari disiplin mengedukasi Anda. Karena anak anda dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar).  Anak Anda naik bus tidak bayar, dapat dokter, itu yang kami lakukan," imbuhnya lagi.

Selain memberikan rusun, pemerintah juga akan memberikan perahu nelayan. Perahu yang diberikan akan memiliki kapasitas besar sehingga nelayan bisa melaut hingga jauh dan tidak terjebak pada area yang direklamasi.   

Ahok enggan menyebut jumlah pasti unit rusun yang telah disiapkan. Namun kata dia jumlahnya akan cukup menampung seluruh nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara.

Kajian

Menko Maritim Luhut Panjaitan akan membeberkan alasan kelanjutan proyek reklamasi pulau G di teluk Jakarta, Rabu (14/9/2016) besok. Hal itu dinyatakan usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah kementerian terkait proyek ini.

Luhut mengatakan   telah mendengarkan penjelasan dari 7 pihak. Hal ini terkait aspek lingkungan hidup, PLN, BPPT, perikanan, perhubungan, Pemda DKI, juga aspek hukum. Luhut menyatakan tidak punya alasan untuk menghentikan proyek di utara Jakarta itu.

"Jadi tujuh elemen tadi itu sudah memberikan masing-masing pandangannya," ujarnya kepada wartawan di gedung Kemen ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016) malam.

"Tinggal kami membuat press release yang lengkap terhadap semua itu. Alasan-alasan hukum, lingkungan hidup, teknis mengenai listrik di Pulau G, dan soal nelayan," jelasnya.

Kata Luhut, proyek bisa dilanjutkan meski izin Pulau G sudah dicabut pengadilan. Dia berdalih belum ada putusan inkracht atas gugatan itu sehingga pembangunan bisa diteruskan. Padahal dalam putusan pengadilan 31 Mei lalu, hakim memutuskan proyek reklamasi harus berhenti sampai ada putusan yang mengikat.

Luhut   enggan menjelaskan mengapa keputusannya berbeda dengan keputusan menko maritim sebelumnya, Rizal Ramli, yang menghentikan reklamasi. Saat itu, Rizal membentuk komite reklamasi lintas kementerian dan melakukan kajian atas reklamasi. Namun kata Luhut, yang sah adalah keputusan dirinya.

"Kamu jangan adu-adu saya dengan yang sebelumnya," ujarnya. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Omnibus Law untuk Siapa?

Kabar Baru Jam 13

Mengimajinasikan Ibu Kota Baru yang Cerdas dan Berkelanjutan (Bagian 2)