KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah masih menunggu langkah Papua Nugini untuk membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera di perbatasan. Kata Jokowi, aparat Indonesia tidak bisa masuk untuk mendesak pembebasan WNI karena tidak boleh menerobos kedaulatan Papua Nugini. Dan hingga kini pemerintah Papua Nugini belum memberi izin.
"Itu kan berada di negara lain, kita kan sudah menawarkan ke Menlu, tapi di sana kan masih berusaha, nanti sore saya telepon PM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (17/9/2015).
Jokowi menambahkan, tidak ada target yang diberikan bagi Perdana Menteri Papua Nugini O'Neill untuk membebaskan dua WNI yang disandera kelompok separatis.
Sebelumnya pada 9 September 2015 lalu dua WNI yang disebut bekerja
sebagai penebang kayu, disandera oleh kelompok separatis ke perbatasan
Papua - Indonesia. Sudirman (28) dan Badar (30), kedua operator gergaji mesin itu disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jeffry Pagawak saat menebang pohon di kawasan Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Keerom. Namun Jeffry membantah menyandera keduanya.
Editor: Rony Sitanggang
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
