Teten Jelaskan Sikap Jokowi soal Proyek Listrik 35 Ribu Mw

Teten menambahkan, jika program listrik 35 ribu Mw tidak terealisasi maka Indonesia akan mengalami krisis energi.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 10 Sep 2015 21:31 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

Teten Jelaskan Sikap Jokowi soal Proyek Listrik 35 Ribu Mw

Ilustrasi. Jaringan transmisi listrik. (Foto: bakohumas.kominfo.go.id)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan pembangkit listrik 35 Ribu MW ditujukan untuk menghidupkan kembali industri.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan berdasarkan penjelasan Presiden Jokowi, Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi akan menjadi sasaran pembangunan industrialisasi.

"Tadi Pak Presiden jelaskan langsung ke saya lebih tegas, bahwa 35 ribu Mw itu kebutuhan. Jadi presiden melihat bahwa pembangunan listrik adalah bagian penting dari program besar membangun kembali industri," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (10/9/2015).

Teten menambahkan, jika program listrik 35 ribu Mw tidak terealisasi maka Indonesia akan mengalami krisis energi.

Menurut Teten, pemerintah Jokowi sudah belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya yang gagal pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW. Kini pemerintah tengah berusaha mengurangi sumbatan perizinan dan pembebasan lahan.

Terkait dengan statemen Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menurunkan target pemerintah dari 35 ribu menjadi 16 ribu MW, Teten menyerahkan kepada presiden.

Menurutnya, presiden nantinya yang akan membicarakan agar Rizal tak sering membuat pernyataan kontroversi.

"Ya nanti prsiden yang akan bicarakan dengan kementerian," kata Teten.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap