KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk meningkatkan kasus dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan DPR ke tahap persidangan. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon akan disidang sebagai teradu pada Senin (28 September 2015) pukul 14.00 WIB. Ini lantaran keduanya diduga melanggar kode etik dengan menemui bakal calon Presiden Amerika Donald Trump.
"Jadi tadi dalam rapim sudah diputuskan penyelidikan sudah cukup. Kedua, kita akan tingkatkan ke persidangan dan tadi sudah diputuskan kita akan memanggil para pihak yaitu teradu, Pak Setya Novanto dan Pak Fadli Zon," kata Junimart selepas sidang MKD di Gedung DPR, Rabu (23/9/2015).
Junimart menambahkan, peningkatan tahap tersebut diputuskan dalam rapat pemimpin MKD yang digelar dirinya bersama Ketua MKD Surahman Hidayat dan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco siang ini. Dalam sidang nanti, Setya dan Fadli akan diinterograsi mengenai aktivitasnya dalam acara kampanye Trump saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika.
MKD sudah mengantongi sejumlah dokumen terkait perjalan dinas tersebut dari Sekretariat Jenderal DPR. Selepas memanggil Fadli dan Setya, MKD akan melanjutkan memanggil para saksi. Seperti Sekjen DPR dan Duta Besar Indonesia di Amerika.?
Editor: Rony Sitanggang
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
