KBR, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan proyek
kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dilanjutkan. Menurut Rini, Presiden Joko Widodo
menilai proyek kereta cepat ini berguna untuk mendorong pembangunan
ekonomi sepanjang Jakarta-Bandung. Dengan cara menciptakan kota-kota baru
sepanjang lintasan tersebut.
Namun dalam hal ini, pemerintah tak akan
mengeluarkan dana APBN dan tak akan mengeluarkan jaminan pinjaman untuk
pendanaan, serta tak akan mengeluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Jangan salah ya. Kalau jadi pasti jadi. Tinggal apakah
kecepatannya itu berapa. Ini yang paling utama. Mengingat akhirnya kita
akan mengkalkulasi stasiunnya itu berapa. Titik berhentinya di mana saja
karena itu akan menentukan kecepatan,“ kata Menteri BUMN Rino Soemarno
di kantornya, Jumat (4 September 2015).
Karena itu, kata Rini, Presiden Jokowi memerintahkannya
untuk mengkaji perhitungan dari segi bisnis. Konsorsium perusahaan
patungan tetap akan dibuat antar BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga dan
PT. Kereta Api Indonesia serta PTPN VIII.
Pelibatan PTPN VIII mengingat
BUMN ini memiliki lahan di sepanjang jalur Jakarta Bandung seluas 2.952
hektar. Pada tahun 2009 telah diputuskan bahwa lahan itu tak layak lagi
untuk kebun teh mengingat polusi yang tinggi, sehingga tak bisa
menghasilkan kebun teh berkualitas.
Karena itu lahan tersebut rencananya
dikembangkan menjadi agro industri, daerah wisata dan pendidikan.
Proyek kereta cepat diyakini dapat mendorong hal tersebut yang hingga
kini belum terwujud.
Sebelumnya dalam proposal yang diajukan Jepang, negeri
Sakura itu meminta jaminan dari pemerintah. Sementara proposal dari
Tiongkok tak ada permintaan jaminan.
Kata Rini, jika Jepang ingin terlibat dalam proyek tersebut maka harus menghilangkan permintaan jaminan pemerintah dan pinjaman langsung ke BUMN.