Rini Diminta Presiden Hitung Keuntungan Bisnis Kereta Cepat

Dorong ekonomi Jakarta-Bandung, Menteri BUMN Rini Soemarno pastikan proyek kereta cepat tetap berlanjut.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 04 Sep 2015 17:21 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Pameran kereta cepat. Foto: Antara

Pameran kereta cepat. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dilanjutkan. Menurut Rini, Presiden Joko Widodo menilai proyek kereta cepat ini berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi sepanjang Jakarta-Bandung. Dengan cara menciptakan kota-kota baru sepanjang lintasan tersebut.

Namun dalam hal ini, pemerintah tak akan mengeluarkan dana APBN dan tak akan mengeluarkan jaminan pinjaman untuk pendanaan, serta tak akan mengeluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN). 

“Jangan salah ya. Kalau jadi pasti jadi. Tinggal apakah kecepatannya itu berapa. Ini yang paling utama. Mengingat akhirnya kita akan mengkalkulasi stasiunnya itu berapa. Titik berhentinya di mana saja karena itu akan menentukan kecepatan,“ kata Menteri BUMN Rino Soemarno di kantornya, Jumat (4 September 2015). 

Karena itu, kata Rini, Presiden Jokowi memerintahkannya untuk mengkaji perhitungan dari segi bisnis. Konsorsium perusahaan patungan tetap akan dibuat antar BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga dan PT. Kereta Api Indonesia serta PTPN VIII.

Pelibatan PTPN VIII mengingat BUMN ini memiliki lahan di sepanjang jalur Jakarta Bandung seluas 2.952 hektar. Pada tahun 2009 telah diputuskan bahwa lahan itu tak layak lagi untuk kebun teh mengingat polusi yang tinggi, sehingga tak bisa menghasilkan kebun teh berkualitas.

Karena itu lahan tersebut rencananya dikembangkan menjadi agro industri, daerah wisata dan pendidikan. Proyek kereta cepat diyakini dapat mendorong hal tersebut yang hingga kini belum terwujud.

Sebelumnya dalam proposal yang diajukan Jepang, negeri Sakura itu meminta jaminan dari pemerintah. Sementara proposal dari Tiongkok tak ada permintaan jaminan.

Kata Rini, jika Jepang ingin terlibat dalam proyek tersebut maka harus menghilangkan permintaan jaminan pemerintah dan pinjaman langsung ke BUMN. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Upaya Kurangi Risiko Bencana Iklim

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Perkara Bukber Tahun ini

Kabar Baru Jam 10