Ratusan Pendaftar Calon Anggota Ombudsman Lolos Administrasi

Sebagian besar yang lolos adalah pegawai negeri seperti PNS, TNI dan Polri serta dari internal Ombudsman sendiri.

BERITA | NASIONAL

Senin, 07 Sep 2015 13:47 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

Ratusan Pendaftar Calon Anggota Ombudsman Lolos Administrasi

Ilustrasi laporan pengaduan pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta. (Foto sumber situs: ombudsman.go.id)

KBR, Jakarta - Lebih dari 230 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (lembaga pengawas pelayanan publik) lolos seleksi tahap pertama, yaitu seleksi administrasi. 

Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Ombudsman Zumrotin K Soesilo mengatakan dari 230 kandidat itu hanya ada 21 perempuan. 

Sebagian besar yang lolos adalah pegawai negeri seperti PNS, TNI dan Polri serta dari internal Ombudsman sendiri. 

"Para pelamar pimpinan Ombudsman ini menurut saya sangat serius. Karena hampir semuanya melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan berdasarkan UU. Dan hanya 30 yang tidak memenuhi," kata Zumrotin dalam konferensi pers di Sekretariat Negara, Senin (7/9/2015).

Zumrotin menambahkan, total pendaftar anggota Ombudsman periode 2016-2020 ada 267 orang. 

Dari 230-an kandidat yang lolos seleksi pertama diantaranya adalah Kriminolog Adrianus Meliala, Pengacara Azas Tigor Nainggolan, bekas Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, Anggota Komisi Yudisial 2010-2015 Taufiqurrohman Syahuri. 

Selanjutnya mereka akan mengikuti tes obyektif dan pembuatan makalah pada Kamis (10/9/2015).

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan---termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara.

Ombudsman RI juga berwenang mengawasi pelayanan publik yang dilakukan badan swasta atau perseorangan, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. 

Lembaga ini pertama kali dibentuk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, saat itu bernama Komisi Ombudsman Nasional.

Editor: Agus Luqman

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Perintah Menkes Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar