Presiden Diminta Batalkan Pembuatan Kanal dan Embung di Lahan Gambut

"Pembuatan kanal justru membuat kondisi gambut yang basah menjadi kering dan mudah terbakar."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta membatalkan perintah pembuatan kanal dan embung di kawasan gambut. Perintah itu dikeluarkan presiden untuk memadamkan kebakaran lahan gambut yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Peneliti Kebakaran Hutan dari Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Acep Akbar menilai, langkah itu tidak tepat. Ia khawatir pembuatan kanal atau embung di sekitar kawasan gambut, dapat membuat kondisi gambut yang basah menjadi kering, dan justru akan mudah terbakar di kemudian hari.

"Ya, kalau memang itu ya, pemadaman tetap harus dilakukan. Tapi, sumber airnya saja jangan dari situ. Itu yang dari saran saya yang tertulis itu, kan jelas. Kalau perintah membuat embung di hutan gambut, atau kanal dalam rangka memadamkan api di musim kering, ya itu harusnya tidak begitu. Jadi, keliru perintah itu." Ujar Acep kepada KBR, Selasa (29/9).

Sabtu pekan lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar tata kelola lahan gambut yang buruk segera diperbaiki. Salah satunya dengan merendam lahan gambut agar tidak kering dan mudah terbakar. Jokowi memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah mewajibkan perusahaan hak pengelolaan lahan gambut membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman (rewetting) tanah gambut. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa langkah konkrit untuk mengatasi darurat kebakaran lahan gambut dengan membangun embung air sudah dilakukan di Kalimantan Tengah. 

Editor: Rony Sitanggang

• lahan gambut
• kanal
• embung
• presiden joko widodo
• Peneliti Kebakaran Hutan dari Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
• Kalimantan Selatan
• Acep Akbar