Presiden Diminta Batalkan Pembuatan Kanal dan Embung di Lahan Gambut

Pembuatan kanal justru membuat kondisi gambut yang basah menjadi kering dan mudah terbakar.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 29 Sep 2015 15:02 WIB

Presiden Diminta Batalkan  Pembuatan Kanal dan Embung di Lahan Gambut

Ilustrasi kanal di lahan gambut Riau (Foto: Reddplus)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta membatalkan perintah pembuatan kanal dan embung di kawasan gambut. Perintah itu dikeluarkan presiden untuk memadamkan kebakaran lahan gambut yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Peneliti Kebakaran Hutan dari Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Acep Akbar menilai, langkah itu tidak tepat. Ia khawatir pembuatan kanal atau embung di sekitar kawasan gambut, dapat membuat kondisi gambut yang basah menjadi kering, dan justru akan mudah terbakar di kemudian hari.

"Ya, kalau memang itu ya, pemadaman tetap harus dilakukan. Tapi, sumber airnya saja jangan dari situ. Itu yang dari saran saya yang tertulis itu, kan jelas. Kalau perintah membuat embung di hutan gambut, atau kanal dalam rangka memadamkan api di musim kering, ya itu harusnya tidak begitu. Jadi, keliru perintah itu." Ujar Acep kepada KBR, Selasa (29/9).

Sabtu pekan lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar tata kelola lahan gambut yang buruk segera diperbaiki. Salah satunya dengan merendam lahan gambut agar tidak kering dan mudah terbakar. Jokowi memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah mewajibkan perusahaan hak pengelolaan lahan gambut membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman (rewetting) tanah gambut. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa langkah konkrit untuk mengatasi darurat kebakaran lahan gambut dengan membangun embung air sudah dilakukan di Kalimantan Tengah. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Survei Sebut Mayoritas Masyarakat Ingin Pandemi Jadi Endemi