KBR, Jakarta- Mabes Polri menargetkan dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di 29 Kepolisian Daerah (Polda) pada tahun 2016. Kepala Polri Badrodin Haiti mengatakan salah satunya akan didukung dengan penempatan satu personil Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di setiap desa secara bertahap. Di mana pada tahun depan ditargetkan sebanyak 52 persen dari jumlah desa.
“Kami menergetkan pula berkurangnya daerah rawan kejahatan dan kegiatan premanisme dengan target 12 persen," kata Kapolri Badrodin Haiti dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR terkait kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, Rabu (9/9/2015).
Sementara itu jika dilihat capaian kinerja Polri tahun ini, jumlah kriminalitas yang bisa ditangani dengan target 89 persen saat ini baru 40 persen. Penyelesaian tindak pidana umum dengan target 79 persen saat ini tercapai sebesar 36 persen. Adapun penyelesaian tindak pidana terorisme dengan target 87 persen saat ini tercapai hingga 58 persen.
Editor: Rony Sitanggang
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
