KBR, Jakarta - Kecaman terhadap Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon atas kehadirannya dalam kampanye Donald Trump maju sebagai kandidat calon presiden Amerika Serikat terus muncul.
Kecaman dan kritikan tidak hanya dari partai-partai yang berseberangan tapi juga dari sesama politisi satu partai.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Gerindra Desmond Mahesa menilai pertemuan dua pejabat Indonesia dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu tidak etis.
Desmon mengatakan kehadiran dua pimpinan DPR tersebut membawa nama kelembagaan, sehingga kehadirannya menimbulkan kesan memberikan dukungan resmi DPR kepada Donald Trump.
Ia meminta hal ini menjadi pertimbangan untuk Mahkamah Kehormatan DPR untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran kode etik.
"Kalau kunjungan antar pemerintah atau parlemen itu kan sesuatu yang wajar. Tapi kalau sudah terlibat kunjungan dalam kampanye orang seseorang di Amerika dalam rangka memperebutkan kekuasaan ini kan tidak sehat. Kenapa? Iya kalau yang menang yang kita hadiri. Kalau ternyata nanti kalah, kan terlihat kita mendukung pihak itu. Menurut saya ini merupakan hal yang tak layak, apalagi ketua DPR itu simbol rakyat," katanya, Minggu (6/9).
Desmon Mahesa mengatakan keikutsertaan Fadli Zon dalam acara tersebut sangat bertolak belakang dengan ungkapan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang dalam setiap orasinya menyebutkan sikap partainya yang anti-asing.
Sejak Kamis (3/9) lalu, Ketua DPR RI Setya Novanta beserta Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon disoroti publik setelah muncul dalam acara jumpa pers kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.
Trump memperkenalkan Setya sebagai Ketua DPR RI yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan.
Agenda kunjungan Setya Novanto dan rombongan dari DPR itu sejatinya untuk menghadiri sidang Konferensi Internasional Ketua Parlemen Sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) di New York, Amerika Serikat. Usai konferensi, Setya Novanto dan rombongan bertemu sejumlah pihak, seperti masyarakat Indonesia di AS, maupun Donald Trump.
Editor: Agus Luqman
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
