Bagikan:

Penyandang Disabilitas Menguji Aksesibilitas Transportasi Jakarta

Koalisi menelusuri rute kereta api dari Stasiun Cikini keluar ke Stasiun Kota, dilanjutkan dengan TransJakarta, dari Kota menuju Merdeka Barat dan berakhir di Kementerian Perhubungan.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 17 Sep 2015 12:17 WIB

Author

Wydia Angga

(Foto: KBR)

(Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas (KMDP) hari ini menguji akses layanan transportasi. Kegiatan itu dilakukan untuk memperingati Hari Perhubungan setiap tanggal 17 September.

Koalisi menelusuri rute kereta api dari Stasiun Cikini keluar ke Stasiun Kota, dilanjutkan dengan TransJakarta, dari Kota menuju Merdeka Barat dan berakhir di Kementerian Perhubungan.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu mengatakan para penyandang disabilitas ingin melihat apakah fasilitas transportasi bisa dilalui masyarakat disabilitas dengan beragam kebutuhannya.

Selain itu, mereka juga ingin mengetahui seperti apa pelayanan serta keterampilan petugas di lapangan terhadap para penyandang disabilitas.

"Kehidupan penyandang disabilitas itu biayanya mahal sekali dibandingkan masyarakat biasa. Mestinya orang bisa ke mana-mana menggunakan angkot hanya berbiaya empat ribu, sementara penyandang disabilitas seperti pengguna kursi roda setidaknya harus mengeluarkan uang 20 ribu untuk naik menggunakan taksi. Sehingga kami berpikir fasilitas pelayanan umum di kota ini belum adil untuk kami," kata Maulani kepada KBR (17/9/2015).

Maulani mengimbau pemerintah menyempurnakan moda transportasi yang punya potensi dan bisa disempurnakan untuk dimanfaatkan penyandang disabilitas.

Mereka juga terus berkampanye untuk mendukung gerakan penyadaran terhadap Rancanagan Undang-Undang yang diajukan ke DPR. Mereka melihat DPR masih belum sensitif kepada para penyandang disabilitas.

Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam sektor transportasi umum sudah diatur dalam sejumlah undang-undang.

Diantaranya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Namun begitu, ketentuan dalam keseluruhan UU itu masih belum diterapkan dan dirasakan penyandang disabilitas.

Editor: Agus Luqman 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?