KBR, Jakarta - Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menyarankan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Anang Iskandar melakukan gelar perkara kasus peninggalan Budi Waseso.
Bambang Widodo Umar mengatakan gelar perkara itu perlu melibatkan berbagai pihak yang memiliki kemampuan dan pemahaman di bidang hukum.
Tujuan gelar perkara, menurut Bambang Widodo, adalah untuk menyelaraskan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan Bareskrim POLRI pada masa sebelumnya dengan ketentuan hukum yang baik dan benar.
"Jadi Kabareskrim yang baru ini menggelar perkara dulu lah. Undang itu ahli-ahli dari luar, dari perguruan tinggi atau dari pakar. Juga dari BPK untuk betul-betul mengetahui prosedur melawan hukumnya ini benar atau tidak. Dari KPK kalau perlu diundang juga. Sehingga kasus-kasu yang diungkap atau yang ditangkap itu memenuhi syarat dalam proses-proses hukum atau tidak. Kalau tidak, polisi ya harus fair, artinya ya ditutup, SP3. Tidak perlu malu," kata pensiunan polisi berpangkat Komisaris Besar di Kantor ICW Jakarta, Senin (7/9)
Menurut Widodo, kinerja Buwas mengenai pengusutan kasus-kasu besar perlu diapreasiasi. Namun kata dia, perlu diperhatikan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau belum.
Salah satu yang diapresiasi Bambang Widodo adalah kasus penggrebekan mafia penimbunan sapi di Tangerang. Dalam kasus itu polisi menemukan ada 22 ribu ekor sapi yang ternyata tidak sesuai aturan pemerintah.
Editor: Agus Luqman
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
