KBR, Jakarta - Pemerintah mendorong badan usaha swasta ikut terlibat mempercepat realisasi pembangunan kilang minyak.
Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur kesempatan bagi swasta, serta pemberian insentif bagi swasta seperti keringanan pajak.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja mengatakan lewat Perpres nanti maka ada landasan hukum yang kuat untuk percepatan pembangunan kilang.
"Kalau empat kilang ini terbangun sesuai rencana kita maka kapasitasnya 668 ribu barel per hari dalam kurun 10 tahun mendatang. Investasinya 23,6 miliar dolar AS tentu akan mendorong perekonomian," kata Wiratmaja dalam konferensi pers paket kebijakan dari Kementerian ESDM, Kamis, (10/9/2015).
Indonesia membutuhkan setidaknya empat kilang untuk mengolah minyak mentah guna memenuhi kebutuhan selama 10 tahun ke depan.
Dalam Perpres itu, ada empat pilihan, yakni kilang dibangun oleh badan usaha swasta, dibangun dengan kerjasama pemerintah dengan swasta, penugasan kepada Pertamina dan keempat adalah pembangunan kilang dibiayai APBN.
Dalam Perpres itu, akan didorong pula pembangunan kilang petrokimia yang bersebelahan dengan kilang minyak. Sehingga produk-produk kilang ini akan terus diolah berlanjut sehingga mempunyai nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
Sejauh ini kata Wiratmaja, sudah banyak perusahaan besar menyampaikan minatnya dan berkirim surat ke Menteri ESDM Sudirman Said dan bahkan ke Presiden Joko Widodo.
Editor: Agus Luqman
Pemerintah Ajak Swasta Percepat Pembangunan Kilang Minyak
Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kesempatan bagi swasta, serta pemberian insentif bagi swasta seperti keringanan pajak.

Ilustrasi. Pemerintah kekurangan kilang minyak untuk mengolah minyak mentah. Sejak 1998 belum ada pembangunan kilang minyak baru. (Foto: kemenkeu.go.id)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Permendikbud Pencegahan Kekerasan Ibarat Macan Kertas
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Megawati: Kenakan Tarif Bea Masuk untuk Gandum Impor
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Bisikan Jokowi ke Ganjar, Kerjakan Kedaulatan Pangan
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
ODHA, Diskriminasi dan Lemahnya Aturan Perlindungan Kelompok Rentan
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Zulhas Bagi-Bagi Uang ke Pedagang Pasar Tanah Abang, Alasannya?
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Menyoroti Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
Pemerintah Optimistis Stunting Turun 14 Persen di 2024
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Pemerintah Belum Serius Mengatasi Prostitusi Anak
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating Disorder
Jadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan,"
Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.
Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Recent KBR Prime Podcast
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Google Podcasts Ditutup Tahun Depan
Kabar Baru Jam 7
30 Provinsi Kekurangan Dokter Spesialis
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending