Korban Kebakaran Hutan di Minahasa Utara Butuh Logistik.

Sebab pipa-pipa yang biasa berfungsi mengalirkan distribusi air bersih ikut terbakar.

BERITA | NASIONAL

Sabtu, 12 Sep 2015 21:54 WIB

Author

Nurjianto

Korban Kebakaran Hutan di Minahasa Utara Butuh Logistik.

kebakaran hutan. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Kebakaran hutan di kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Padahal, dampak kebakaran itu sudah mengganggu aktivitas warga di perkampungan Tanjung Totole serta Batu Angus. Terutama menyangkut ketersediaan air bersih. Sebab pipa-pipa yang biasa berfungsi mengalirkan distribusi air bersih ikut terbakar.

Aktivis Lingkungan Tunas Hijau, Maria Taramen mengatakan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan logistik.

"Bantuan makanan juga pipa-pipa penyaluran air karena masyarakat ini tinggal di atas perbukitan, dan saat hutan terbakar menyebabkan pipa-pipa juga terbakar khususnya di desa Tolango dan Tolibas itu benar-benar habis terbakar. Jadi, kalau ada bantuan secepat mungkin bantuan air bersih juga bantuan-bantuan makanan karena mereka sudah hampir sepekan memadamkan api yang ada di pulau Bangka," ungkapnya kepada KBR, Sabtu (12/9).

Maria Taramen menduga, kebakaran ini dipicu oleh kegiatan tambang bijih besi ilegal yang saat ini masih dilaksanakan oleh PT Mikgro Metal Perdana karena adanya pembukan lahan secara dibakar. Padahal,  izin PT Mikgro Metal Perdana (MMP) untuk melakukan kegiatan tambang telah dicabut atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, yang memenangkan gugatan aliansi warga Pulau Bangka terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 14 Juli 2015 yang lalu.

Putusan itu sekaligus membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang bijih besi PT MMP di Pulau Bangka. SK tersebut diberikan pada 24 September 2013. Namun hingga saat ini kegiatan pertambangan tersebut masih dilakukan tanpa adanya teguran dari pemerintah daerah.


Editor: Sindu D 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarkan Biaya Sendiri untuk Visum

Tantangan Dalam Reintegrasi Eks-Napiter dan Orang Yang Terpapar Paham Radikalisme

Kabar Baru Jam 15