KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah helikopter untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera.
Total helikopter yang dikerahkan saat ini berjumlah 16 helikopter.
Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan selain menambah jumlah helikopter, BNPB juga menyalurkan dana operasional ke BPBD, TNI, dan Polri untuk operasional pemadam pembakaran hutan dan lahan.
"BNPB menambah, yang awalnya 13 helikopter menjadi 16 helikopter. Kemudian, kemarin kita salurkan juga dana operasional bagi petugas yang ada dilapangan baik BPBD, TNI dan Polri untuk membantu pemadaman," kata Sutopo.
BNPB mengerahkan banyak helikopter diantaranya jenis Sikorsky, MI 171, dan Camov untuk pemadaman melalui udara (water bombing). Sebelumnya BNPB juga sempat menggunakan heli Bell 214, namun ditarik karena kapasitas air yang dibawa terlalu sedikit.
Selama periode Juli hingga Agustus lalu, BNPB sudah mengguyurkan lebih dari 9 juta liter air melalui heli untuk kebakaran di Riau saja.
Sutopo mengatakan saat ini BNPB fokus pada pendanaan dan upaya pemadaman titik api (hotspot) baik melalui udara maupun darat.
BNPB menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp385 miliar yang akan digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di seluruh daerah di Indonesia.
Mengenai evakuasi korban asap, BNPB belum mendapat instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinator penangana bencana kabut asap di Indonesia.
Editor: Agus Luqman
BNPB Tambah Helikopter Pemadam Kebakaran Hutan
Sutopo mengatakan saat ini BNPB fokus pada pendanaan dan upaya pemadaman titik api (hotspot) baik melalui udara maupun darat.
Helikopter Sikorsky yang digunakan BNPB untuk pemadaman kebakaran melalui udara (water bombing) memiliki kapasitas daya angkut hingga 3,500 liter air. (Foto: setkab.go.id)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pakar: Gugatan BPN Sulit Dibuktikan ke MK
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."Rencana Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Bisa Naik Kuda atau MRT
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.Menteri Kominfo Mulai Blokir Iklan Rokok Online
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.Pesan Jokowi: Hormati Proses Hukum di MK
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. Masyarakat Diminta Percaya Integritas Mahkamah Konstitusi
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. KPU: Kami Sudah Siapkan Jawaban untuk Persidangan Sengketa Pilpres di MK
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.Polisi Pastikan Pengamanan Sidang MK Tak Gunakan Senjata Api
Larangan penggunaan senjata api dalam pengamanan sidang merupakan perintah langsung dari Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Menhub Janji Kembangkan Angkutan Massal Bus dan Kereta
Menhub Budi Karya berjanji meningkatkan anggaran untuk bus dan kereta mulai tahun depan.Pakar Tata Negara: Berat Kalau Diskualifikasi Paslon 01
Pengajuan syarat formil dan materiil juga dianggap salah alamat. Wiranto Yakin Sidang Sengketa Pemilu di MK Aman
Jika pendukung Prabowo tak datangi MK. Besok Medan Merdeka Barat Ditutup, MK: Bukan Membatasi Akses Publik
Kepolisian akan mengerahkan 12 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri untuk berjaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan beberapa titik rawan di Jakarta.Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pemilu, BPN dan TKN Sama-sama Siap
Prabowo-Sandiaga hadir, Jokowi-Ma'ruf tidak. Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli 2019
Berbarengan dengan gaji bulanan PNS.Ini Dia 9 Hakim MK Penyidang Sengketa Pilpres
Mulai dari pemeran figuran, juga pakar 'yuridis romantis'. Menteri ESDM: B30 Tekan Impor BBM
Bisa menekan impor minyak 5 hingga 6 tahun mendatang. YLKI: Iklan Rokok Online Layak Diblokir
Karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu.ICJR: Pemerintah Tak Bisa Sembarang Batasi Medsos, Ada Syaratnya
Syarat pembatasan hak asasi diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.Britania Raya Beri Indonesia Rp20 Miliar untuk Reformasi Kebijakan Ekonomi
Indonesia juga akan diberi bantuan teknis berupa informasi, pelatihan, pendidikan, seminar, dan lain sebagainya.Pasca-Aksi 22 Mei, Istana: Jangan Sebut Tim Mawar Lagi
Karena sudah dibubarkan dan tak ada lagi di institusi TNI. Pemerintah Kebut Penetapan 6,53 Juta Hektar Hutan Adat
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, 472 ribu hektar lahan hutan masuk dalam peta indikatif hutan adat
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana, Perselisihan Hasil Pemilu
10 Tahun UU Narkotika: Seperti Apa Implementasinya?
Sidang Perdana Sengketa Pemilu
Cek Fakta: Misleading Content KPU Panik
What's Up Indonesia