Tanggapan Suryadharma Ali Soal Rapimnas PPP

KBR, Yogyakarta - Suryadharma Ali menyatakan Rapat Pimpinan Nasional yang malamdigelar kubu Plt Ketum PPP, Emron Pangkapi ilegal.

NASIONAL

Minggu, 14 Sep 2014 17:58 WIB

Author

Febriana

Tanggapan Suryadharma Ali Soal Rapimnas PPP

PPP, kisruh, suryadharma, mutamar

KBR, Yogyakarta - Suryadharma Ali menyatakan Rapat Pimpinan Nasional yang malamdigelar kubu Plt Ketum PPP, Emron Pangkapi ilegal. Pernyataan ini menyusul pemecatannya oleh DPP dan MPP PPP melalui rapat pengurus pimpinan pusat partai berlambang Kabah, Rabu kemarin. Pemecatan dilakukan karena Suryadharma dinilai telah menjatuhkan nama baik partai karena terlibat korupsi dana haji.

Bekas Menteri Agama ini beralasan, rapimnas yang dilakukan tanpa kehadirannya tidak sah, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Ia meminta rapat yang akan berlangsung malam ini tidak dilanjutkan.

"Saya masih sebagai ketua umum, jika ada rapimnas maka yang mengadakan adalah ketua umum. Di PPP ada empat wakil ketua umum, jika wakil ketua umum bisa mengadakan rapimnas jangan-jangan nanti ada empat rapimnas. Organisasi macam apa itu? Rapimnas tersebut adalah ilegal dan tidak perlu dilanjutkan," ujar Suryadharma Ali kepada wartawan, Minggu (14/9).

Suryadharma Ali mengklaim dirinya masih Ketua Umum PPP yang sah. Tersangka dugaan korupsi dana haji ini saat ini tengah berada di Yogyakarta, Solo, dan Malang, untuk berkonsolidasi dan meyakinkan pendukungnya di daerah, bahwa ia masih sah sebagai ketua umum PPP.

Hasil dari rapimnas tersebut lanjutnya tidak perlu diterima atau dikomunikasikan ke daerah karena tidak akan berguna. Menurut SDA jika ada ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPW) yang datang ke Rapimnas belum tentu mempresentasikan keinginan anggota di daerah.

"Contohnya saya di sini di Yogya dan tadi di Solo. Seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DIY dan Jawa Tengah tidak ada yang mendukung kan?," kata Suryadharma.

Tentang keberadaannya mengunjungi DIY, Solo dan Malang hari ini, SDA mengaku sedang melakukan konsolidasi dan menyakinkan pendukungnya di daerah bahwa dirinya masih sah sebagai ketua umum DPP PPP. Menurutnya dukungan tersebut berguna bagi dirinya yang rencananya akan mempercepat Muktamar PPP pada tanggal 22 Oktober.

Dalam Muktamar nanti, SDA mengaku akan mengajukan Djan Faridz sebagai pengganti dirinya. Menteri Perumahan Rakyat itu menurutnya, adalah pilihan dirinya untuk menjadi ketua umum DPP PPP. "Pak Djan anggota senior PPP, anggota Nahdatul Ulama (NU), saat ini menteri juga," katanya.

Keinginan dirinya untuk menjadi Djan Faridz sebagai calon ketum DPP PPP telah disampaikan disetiap pertemuan dengan ketua DPW disetiap wilayah. " Itu adalah pilihan subyektif saya, kan sudah saya sampaikan dengan teman-teman di daerah. Jika mereka ada pilihan lain tidak masalah tetapi saya perlu menyampaikan keinginan saya untuk mencalonkan Pak Djan," tutupnya

Editor: M Irham

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN