KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) mengklaim sistem seleksi Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) 2014 secara online bisa menghemat biaya hingga Rp 600 miliar.
Sebab sistem tersebut berhasil memangkas sejumlah tahapan birokrasi. Di antaranya CPNS tidak perlu lagi menyertakan Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
"Kartu Kuning Ketenagakerjaan juga tidak kita butuhkan lagi. Surat Keterangan Sehat juga tidak harus dilapirkan saat mendaftar. Semua itu bisa dilampirkan saat sudah diterima menjadi PNS," ujar Eko di Jakarta, Kamis (18/9).
Seleksi CPNS dengan sistem online sudah bisa dilakukan pada 85 Instansi Negara di pusat daerah. Hingga saat ini 333 instansi negara sudah membuka lowongan CPNS.
"Jadi ini akan menghemat rata-rata setiap peserta atau calon Rp 200 ribu per orang. Kalau pelamar itu bisa sampai tiga juta, bisa sekitar Rp 600 milliar bisa kita hemat dan tidak memberatkan masyarakat," kata Eko.
Sejumlah instasi pusat yang sudah membuka lowongan di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Keuangan menjadi instansi yang paling banyak membuka lowongan, yakni untuk 9.000 CPNS.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Sistem Seleksi CPNS Online Hemat Rp 600 Miliar APBN
KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) mengklaim sistem seleksi Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) 2014 secara online bisa menghemat biaya hingga Rp 600 miliar.
Kamis, 18 Sep 2014 15:36 WIB
CPNS, APBN
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Penambahan Aparat di Papua akan Memicu Pelanggaran HAM Baru
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"Jokowi Akan Undang Tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.YLBHI: Pemerintah Menutup-nutupi Situasi di Papua
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."Aliansi Mahasiswa Papua: Kami Ingin Merdeka
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."Warga Papua: Pemblokiran Internet Malah Menambah Persoalan
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."LBH Jakarta: Kasus Pelanggaran HAM Papua Sering Dikaburkan
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."Pro-Kontra Penambahan Kursi Pimpinan MPR Diputus Akhir Agustus
Partai-partai belum satu suaraKominfo Blokir Internet di Papua, ICJR: Itu Melanggar Hukum
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."Wakil Ketua MPR Tolak Tender Mobil Baru Menteri Rp147 Miliar
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.Aliansi Mahasiswa Papua Unjuk Rasa Tolak Rasisme di Depan Markas Tentara
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."Kominfo Blokir Internet di Papua, Publik Sulit Dapat Fakta
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”KPI Akui Tak Berwenang Awasi Netflix
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintahPSI: Pin Emas DPRD DKI Hamburkan Uang Negara Rp1,3 Miliar
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.RUU PSDN Bisa Paksa Warga Sipil Ikut Perang?
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Mohon Maaf Kepada Rakyat Papua
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."Ibu Kota Pindah, Tidak Semua ASN Bisa Ikut
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."TNI Janji Hukum Anggota yang Terbukti Rasis
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."Tolak Pengurangan Pesangon, Buruh Demo di Depan Istana
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."Peneliti LIPI: Dana Otsus Tak Bisa Redam Konflik Papua
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."Kontras: Diskriminasi Papua Bukan Hal Baru
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17