Reformasi Birokrasi, Ini Rekomendasi Ombudsman RI untuk Jokowi-JK

"KBR, Jakarta - Ombudsman RI mengusulkan Pemerintahan Jokowi-JK mengubah prioritas tugas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."

KBR, Jakarta - Ombudsman RI mengusulkan Pemerintahan Jokowi-JK mengubah prioritas tugas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selama ini Kemen PAN-RB dinilai lemah dalam hal pengawasan birokrasi, sehingga pelayanan publik tidak prima.

Dalam siaran pers yang diterima KBR, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana mengatakan, optimalisasi sistem pengawasan sangat penting bagi terwujudya pemerintahan yang bersih dari KKN dan pro pelayanan publik. Dia pun mengusulkan penggantian nama dari Kemen PAN-RB menjadi Kementerian Pengawasan dan RB. Nantinya, kementerian ini akan memperkuat setiap inspektorat di kementerian dan lembaga melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman.

Menurut Danang, selama ini masalah birokrasi salah satunya karena pengawas internal atau inspektorat tidak independen. Hal ini menjadi penghambat serius dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Maka, usulan perbaikan yang dikemukakan Danang adalah menarik para inspektorat ke arah dipilih dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pengawasan dan RB," kata Danang.

Dengan independensi ini, inspektorat menjadi titik hubung sinergis dengan lembaga negara pengawas lainnya, semisal KPK dan Ombudsman RI. Ini akan jauh lebih efektif untuk memastikan kinerja pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan publik yang berkualitas.
Rekomendasi dari Ombudsman RI ini telah disampaikan kepada presiden terpilih Jokowi dan akan segera ditindaklanjuti dengan memberikan usulan rencana strategik terkait opsi mengubah Kementerian PAN dan RB menjadi Kementerian Pengawasan dan RB.

• reformasi
• birokrasi
• ombudsman
• jokowi