KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan peluang untuk merapat ke koalisi PDI Perjuangan masih terbuka meski partainya memiliki sikap berbeda saat pengesahan UU Pilkada, Jumat kemarin.
Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi mengatakan, perbedaan sikap saat paripurna pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah itu bukan karena PPP berada di Koalisi Merah Putih. Pilihan politik itu sudah diputuskan jauh sebelum Pemilu Presiden dilakukan.
“Mulai tahun 2010 ketika Mukernas di Medan, lalu ketika awal Panja ini terbentuk, ketika pembahasan ada di Baleg, posisi PPP adalah mengusulkan untuk mengoreksi total soal mekanisme pemilihan Pilkada ini,“ kata Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi, Minggu (28/09).
Sebelumnya PPP menyatakan kemungkinan besar tetap berada di koalisi Merah putih jika Koalisi Merah Putih berhasil memenangkan voting pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Meski begitu Mayoritas fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan niatnya keluar dari Koalisi Merah Putih.
Dalam pengesahan UU Pilkada, suara PPP bersama koalisi Merah Putih memilih mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Partai berlambang kabah sebelumnya juga pecah kongsi soal arah koalisi bersama Merah Putih atau pemerintahan Jokowi-JK.
Editor: M Irham
PPP Pilih Pilkada Lewat DPRD Bukan Karena Koalisi Merah Putih
KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan peluang untuk merapat ke koalisi PDI Perjuangan masih terbuka meski partainya memiliki sikap berbeda saat pengesahan UU Pilkada, Jumat kemarin.
Minggu, 28 Sep 2014 14:08 WIB
ppp, koalisi, pilkada, pecah
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Migor Langka DPR Minta Pemerintah Tegas
"Tinggal pemerintah ini mau enggak menjalankan ini dengan serius. Benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat."Sidang Tragedi Kanjuruhan AKP Sidik Perintahkan Penembakan Gas Air Mata
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."Migor Langka Pedagang Pasar Pemerintah Gagal Awasi
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."Pemberian USG ke Puskesmas Tak Merata Kemenkes Akui Ada Kendala
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.Airlangga Perpu Cipta Kerja Segera Diparipurnakan DPR
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.Kiara Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.PUSKAPA 34 Persen Dispensasi Perkawinan Anak Karena Hamil
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidupPerkara Asupan yang Semestinya Dikasih ke Bayi dan Balita
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's TrendingDewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.Jokowi Memerintahkan Percepatan Pembangunan Jalan di Daerah
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup Keluarga Korban Mutilasi Puas
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.PP Muhammadiyah Minta Apdesi Berhenti Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Belum Jadi Kesepakatan Bersama APDESI
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.Banyak yang Lalai Waspada Karhutla di Tahun Politik
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.Wapres Tekan Perkawinan Anak dengan Pendekatan Hukum dan Agama
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.Komisi I DPR Menetapkan 9 Anggota KPI Berikut Daftarnya
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Most Popular / Trending