KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan peluang untuk merapat ke koalisi PDI Perjuangan masih terbuka meski partainya memiliki sikap berbeda saat pengesahan UU Pilkada, Jumat kemarin.
Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi mengatakan, perbedaan sikap saat paripurna pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah itu bukan karena PPP berada di Koalisi Merah Putih. Pilihan politik itu sudah diputuskan jauh sebelum Pemilu Presiden dilakukan.
“Mulai tahun 2010 ketika Mukernas di Medan, lalu ketika awal Panja ini terbentuk, ketika pembahasan ada di Baleg, posisi PPP adalah mengusulkan untuk mengoreksi total soal mekanisme pemilihan Pilkada ini,“ kata Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi, Minggu (28/09).
Sebelumnya PPP menyatakan kemungkinan besar tetap berada di koalisi Merah putih jika Koalisi Merah Putih berhasil memenangkan voting pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Meski begitu Mayoritas fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan niatnya keluar dari Koalisi Merah Putih.
Dalam pengesahan UU Pilkada, suara PPP bersama koalisi Merah Putih memilih mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Partai berlambang kabah sebelumnya juga pecah kongsi soal arah koalisi bersama Merah Putih atau pemerintahan Jokowi-JK.
Editor: M Irham
PPP Pilih Pilkada Lewat DPRD Bukan Karena Koalisi Merah Putih
KBR, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan peluang untuk merapat ke koalisi PDI Perjuangan masih terbuka meski partainya memiliki sikap berbeda saat pengesahan UU Pilkada, Jumat kemarin.
Minggu, 28 Sep 2014 14:08 WIB
ppp, koalisi, pilkada, pecah
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kemenkes Penyakit Kardiovaskuler Termahal Pembiayaan Kesehatannya
Penyakit kardiovaskuler akibat gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia.Target Pengurangan Emisi Karbon di NDC Indonesia Naik Jadi 3189 Persen
Target tersebut dinaikkan 2,89 persen berdasarkan dokumen terbaru 'Enhanced National Determined Contribution (ENDC)', dari yang sebelumnya ditetapkan 29 persen.Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Divonis 6 Tahun Penjara
Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat sidang vonis menyatakan Ardian terbukti korupsi pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.Pertemuan Mentan G20 Bahas 3 Prioritas Pangan
"Pangan adalah human rights, tidak boleh ada negara yang memborder kepentingan-kepentingan kemanusiaan apalagi kelaparan untuk intervensi pangan bagi kehidupan,"Kemendagri Ingin Birokrasi Pelayanan Contoh Singapura
"Di Singapura hari ini 1.400 lebih layanan publik dapat dilayani oleh negaranya setiap saat, 24 jam sehari."PLN Batalkan Program Kompor Listrik
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan."Vaksin Meningitis Langka BPOM Merasa Jadi Kambing Hitam
"Yang paling gampang memang mengkambinghitamkan Badan POM,"Hari Tani Petani Masih Sulit Mendapat Pupuk Subsidi
"Hanya sekitar 20 persen subsidi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil petani. Sehingga pupuk subsidi menjadi persoalan. Belum lagi persoalan penyelundupan..." kata Agus Ruli.Pemerintah Siapkan 1259 Kendaraan Listrik untuk KKT G20
Kendaraan listrik delegasi yang disediakan meliputi 123 unit Hyundai Genesis, 246 unit Hyundai Ioniq 5, 143 unit Toyota Lexus dan 124 unit Hyundai Ioniq.Cek Fakta Serial The Simpsons Diklaim Memprediksi Kematian Ratu Elizabeth II Pada Tahun 2022
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 15 - 21 September 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @turnbackhoaxid.Konversi Siasat Pemerintah Atasi Subsidi LPG 3 Kg dan Oversupply
Jika program konversi ini dipaksakan, bakal menambah beban ekonomi masyarakat miskin karena penambahan daya listrik dari 450 VA ke 900 VA.
Jokowi Klaim 7 Juta Pekerja Sudah Terima BSU
Jadi, sampai saat ini untuk Bantuan Subsidi Upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000, artinya sudah 48,3 persen yang sudah tersalur. Ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik.Jokowi Ungkap Tantangan Global Sektor Pariwisata
Jokowi mengatakan, semua tantangan itu harus dihadapi dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kerja sama global.Pakar Keliru Instruksi Presiden ke Menkopolhukam untuk Mereformasi Hukum
Seharusnya Presiden Jokowi berbicara langsung kepada Ketua Mahkamah Agung, jika menginginkan adanya reformasi di bidang hukum.Pemilu 2024 Bawaslu Pelanggaran Netralitas ASN Kebanyakan di Medsos
"Ini calon presiden ku udah ganteng baik lagi. Itu termasuk pelanggaran netralitas ASN, dan bahaya"Tampil Modis dengan Budget Minimalis Bisa Banget
Modal kecil untuk gaya maksimalKunjungi Sultra Jokowi Pantau Pemberian Bantuan
“Di Baubau ini akan melakukan kegiatan ke pasar, ke kantor pos, dan selanjutnya ada pemberian penganugerahan Kesultanan Buton."KPK Tahan Hakim Agung Ketua MA Ini Musibah
“Kita semua bersedih, kecewa, geram dengan kejadian ini. Sungguh ini musibah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya."Tim PPHAM Mulai Bekerja Meski Menuai Protes
Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi yang Berat Masa Lalu.Jokowi Soroti Peluang Pengembangan Perusahaan Rintisan
Menurutnya, hal tersebut antara lain bisa dilihat dari ekonomi digital Indonesia yang tumbuh pesat hingga berkali-kali lipat.
Recent KBR Prime Podcast
Memuja Idola Sampai Sebegitunya
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Most Popular / Trending