KBR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH).
Ketua MUI Amidhan mengatakan, undang-undang tersebut merupakan produk lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Kata dia, ke depan dengan UU itu MUI punya dua peran, yakni menetapkan fatwa dan mengakreditasi auditor.
"Itu kan dibentuk oleh DPR RI. Itu parlemen kita. Soal sepakat nggak sepakat itu, kita bagian orang yang menyepakati atau tidak menyepakati, itu sudah diwakilkan kepada rakyat yang ada di DPR. Kita tunggu aja diundangkannya, dan kita tunggu peraturan pelaksanaannya. Tentu saja, yang menyangkut MUI kita jalankan menurut ketentuan yang ada," kata Amidhan, (25/9).
Kemarin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang ini memberikan jaminan kehalalan bagi setiap produk yang dikonsumsi, terutama bagi umat Islam. Undang-undang ini juga mengatur terbentuknya Badan Penjamin Produk Halal di mana selama ini kehalalan produk hanya ditangani oleh MUI.
Editor: Antonius Eko
"Kalau ada orang asing yang dicurigai dan masuk daftar tangkal, bisa langsung ketahuan. Setiap petugas di counter itu bisa ambil tindakan. Hanya informasinya tidak langsung terkirim ke pusat data."
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, aspirasi soal kenaikan tarif yang disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing, tentu menjadi masukan yang baik.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Harun Masiku sebagai tersangka.
"Yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law."
"Tim gabungan ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Bareskrim Polri, BSSN, Kemenkominfo, dan Ombudsman RI."
"Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada, semua profesi di dunia nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu."
"Perusahaan harus berlomba-lomba melakukan join kurikulum, join rekrutmen dengan universitas," kata Mendikbud Nadiem. 
Jokowi sendiri sudah beberapa kali tercatat tidak hati-hati saat bicara.
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
"Diperkirakan kasus (Corona Wuhan) akan terus bermunculan di negara lainnya, dan akan terjadi penularan lebih lanjut," kata WHO.
"Kami memanggil saksi dari komisioner KPU ada dua orang, Bu Evi dan Pak Hasyim. Kemudian juga dari DPP PDIP"
"Seluruh jajaran pimpinan dan warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok konvensional maupun e-cigarette."
"Perlu diwaspadai di wilayah sebagai berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat."
"Bisa jadi preseden buruk dan semakin membuat citra Indonesia di mata dunia semakin tercoreng,"
"Berdasarkan keterangan Saeful Bahri mendapatkan uangnya dari seseorang, dan satu lagi yang sebenarnya itu juga sudah ditangkap, tapi dilepas."
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"