KBR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH).
Ketua MUI Amidhan mengatakan, undang-undang tersebut merupakan produk lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Kata dia, ke depan dengan UU itu MUI punya dua peran, yakni menetapkan fatwa dan mengakreditasi auditor.
"Itu kan dibentuk oleh DPR RI. Itu parlemen kita. Soal sepakat nggak sepakat itu, kita bagian orang yang menyepakati atau tidak menyepakati, itu sudah diwakilkan kepada rakyat yang ada di DPR. Kita tunggu aja diundangkannya, dan kita tunggu peraturan pelaksanaannya. Tentu saja, yang menyangkut MUI kita jalankan menurut ketentuan yang ada," kata Amidhan, (25/9).
Kemarin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang ini memberikan jaminan kehalalan bagi setiap produk yang dikonsumsi, terutama bagi umat Islam. Undang-undang ini juga mengatur terbentuknya Badan Penjamin Produk Halal di mana selama ini kehalalan produk hanya ditangani oleh MUI.
Editor: Antonius Eko
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan." 
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina. 
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," 
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
“Banyumas yang rencananya vaksinasi akan mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021 ini, digeser menjadi pertengahan Februari tahun 2021 ini."
"Kami sangat mengharapkan proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya," 
"Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan,"
"Saya memulai ikhtiar besar untuk terbebas dari pandemi dengan menerima vaksin Covid-19,"
"Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut," 
