Kadis Pertanian Sering Ditekan Pemda Soal Alih Lahan

Kementerian Pertanian menyatakan jajaran dinas pertanian di daerah kerap mendapat tekanan dalam proses alih lahan pertanian.

NASIONAL

Rabu, 24 Sep 2014 08:47 WIB

Author

Sasmito

Kadis Pertanian Sering Ditekan Pemda Soal Alih Lahan

alih fungsi lahan, pertanian, pemda

KBR, Jakarta - Kementerian Pertanian menyatakan jajaran dinas pertanian di daerah kerap mendapat tekanan dalam proses alih lahan pertanian. 


Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, salah satu contoh bentuk tekanan itu yaitu pemberian izin dari kepala daerah untuk alih fungsi lahan. Kata dia, hal itu mengakibatkan pejabat dinas pertanian terpaksa menandatangani alih fungsi lahan tersebut.


"Alih fungsi lahan itu bukan kewenangan Kementerian Pertanian, karena itu kewenangan bupati. Teman-teman dinas pertanian di kabupaten kota itu biasanya terpaksa menandatangani alih fungsi lahan karena bupati/walikota dan tim 9 yang menyetujui alih fungsi lahan itu,: kata Sumarjo. 


“Satu-satunya kepala dinas pertanian yang belum menandatangani. Sehingga pak bupati, walikota sering menyindir, saudara kepala dinas, kami sudah tanda tangan, apakah saudara berkenan tanda tangan atau tidak. Jadi kepala dinas di lapangan juga mengalami tekanan,” tambahnya. 


Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, lahan pertanian Indonesia saat ini masih sekitar 8,1 juta hektar. Luas lahan itu diperkirakan akan terus menyusut karena proses alih lahan tiap tahunnya di berbagai daerah. Beberapa daerah yang mengalami alih lahan pertanian terbesar diantaranya yaitu Karawang dan Bekasi Jawa Barat.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Aplikasi LAPOR Dinilai Tidak Efektif Tanggapi Laporan Masyarakat

Kabar Baru Jam 15

Perlukah Sertifikasi Pernikahan?