KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuat peta rawan korupsi terkait kinerja anggota parlemen.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan langkah itu dilakukan mengingat proses legislasi dan penganggaran di DPR rawan tindak pidana korupsi. Dia berharap, kerjasama ini bisa mencegah korupsi yang dilakukan anggota dewan.
“DPR akan bekerjasama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi dari DPR. Seperti kita ketahui bahwa tugas utama dari DPR adalah di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam tugas itu ada diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh DPR, dan beberapa kewenangan itu rawan dengan tindakan korupsi,“ ujar Pramono saat tiba di gedung KPK, Selasa (10/9).
Pramono Anung menambahkan, KPK akan menjelaskan kepada DPR mengenai titik-titik rawan yang kerap dijadikan celah bagi anggota dewan untuk korupsi. Menurut dia, kerjasama ini merupakan komitmen DPR untuk memberantas korupsi.
Editor: Antonius Eko
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialis
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 