KBR68H,Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan meminta pemerintah dan DPR segera merevisi UU tentang Peradilan Militer.
Anggota koalisi, Al-Araf beralasan, selama ini peradilan militer menjadi impunitas atau pemutus bagi dugaan keterlibatan aktor lain. Dia menambahkan, hal tersebut berkaca pada vonis terdakwa kasus Cebongan yang dinilai ringan.
"Hukumannya tidak cukup 11 tahun dan lebih dari itu. Nah yang kedua kami menilai memang sedari awal pengadilan militer ini mencoba menutupi suatu konstruksi peristiwa penyerangan Cebongan. Sehingga kami menganggap pengadilan ini gagal memintai pertanggungjawaban komando atasan atau prajurit di atasnya. Karena seharusnya yang namanya pemimpin dalam TNI tidak mungkin tidak tahu pergerakan prajuritnya," kata Al-Araf kepada wartawan di Jakarta.
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, Al-Araf menambahkan, seharusnya seluruh terdakwa kasus pembunuhan di lapas Cebongan,Yogyakarta disidangkan di pengadilan umum. Selain itu, sesuai dengan KUHP seharusnya pembunuhan berencana dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup, tapi putusan hakim tidak mengarah pada aturan itu.
Sebelumnya pengadilan militer di Yogyakarta menghukum para anggota Kopassus pembunuh tahanan di LP Cebongan mulai dari 8 sampai 12 tahun penjara.
Editor : Rony Rahmatha
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Revisi UU Militer
KBR68H,Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan meminta pemerintah dan DPR segera merevisi UU tentang Peradilan Militer.

Senin, 09 Sep 2013 22:08 WIB


cebongan, pengadilan militer, pembunuhan tahanan, vonis cebongan
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kemenhub Jamin Tak Ada Celah bagi Warga yang Nekat Mudik
"Kita tahu transportasi darat tidak punya simpul keberangkatan yang sama. Bisa melalui jalan apa saja, dari mulai jalan tol, arteri, sampai jalan kucing, jalan tikus bisa semuanya. Ini tantangan."
5000 Pekerja Migran Akan Dipulangkan dari Malaysia
Jumlah PMI ini merupakan data sementara, dari yang sebelumnya diperkirakan total sejumlah 40 ribu orang
OJK Menyebut Literasi Keuangan Masyarakat Masih Rendah
Banyak aduan masyarakat terkait pelaksanaan industri jasa keuangan secara digital
Banyumas Tambah Kuota Vaksin dan Sediakan Fasilitas AntarJemput Lansia
Antar jemput lansia ini diharapkan, bisa menarik minat dan memudahkan para lansia sampai lokasi vaksinasi
Pemerintah Cairkan Tunggakan Insentif Nakes 2020-2021
Realisasi tersebut mencangkup tunggakan pembayaran pada 2020 dan melanjutkan pembayaran untuk tenaga kesehatan di 2021 periode awal
Pemerintah Kembangkan PLTP Skala Kecil
Selain panas bumi, untuk memenuhi kebutuhan listrik pemerintah juga akan mengembangkan tenaga nuklir
Indonesia Menargetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG di 2030
Target tersebut sudah masuk dalam rencana strategis energi nasional.
MenPAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021
Penyusunan soal seleksi CASN 2021 telah melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pihak.
Dinilai Berkinerja Buruk KPK Koreksi Data yang Digunakan ICW
ICW menyebut jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak 2015.
Joseph Paul Zhang Jadi Tersangka Penodaan Agama
Joseph disangka melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian.
OJK Dalam 2 Bulan Fintech Salurkan Pinjaman Rp19 Triliun
"Sampai dengan bulan Februari 2021 jumlah pemberi dan penerima pinjaman terus meningkat, menjadi 594 ribu pemberi pinjaman dan 49 juta penerima pinjaman."
Ramadan Gubernur Ganjar Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19 di Jateng
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"
Evaluasi PPMK Mikro Ini Kritik Epidemiolog
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.
Covid-19 Terlanjur Meluas Muhadjir Akui PPKM Mikro Telat Diberlakukan
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makro
Mudik Dilarang Menparekraf Buka Objek Wisata Lokal
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing
Pandemi Ganggu Logistik Ekspor Dunia
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."
Menag Mudik Sunah Jaga Kesehatan Wajib
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."
1 Juni 2021 Pegawai KPK Berubah Status Jadi ASN
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.
Mulai Ramai Mudik Lebih Awal Pengusaha Bus Sesuaikan Tarif Berapa
Para pengusaha bus sudah menerima banyak pesanan tiket perjalanan antarkota antarprovinsi.
Polri Gandeng Interpol Buru Terduga Penoda Agama Joseph Paul Zhang
Joseph diduga tengah berada di Jerman.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Ngobrol Serius, Tapi Santai: Tips Hadapi Hoax dan Hate Speech
Podcast Kita: Kekerasan terhadap Perempuan
Smara on 7 Podcast
Podokasi: Podcast Edukasi
Kabar Baru Jam 18