KBR68H, Jakarta-Komisi Hukum DPR mendesak Kepolisian segera menuntaskan dan menindak tegas pelaku penembakan yang mengakibatkan tewasnya beberapa anggota polisi.Hal itu disampaikan oleh sejumlah anggota DPR komisi hukum saat rapat bersama jajaran Kepolisian Indonesia di gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR Catur Sapto Edy, mengatakan selain kasus penembakan, sederat kasus lain juga harus diselesaikan kepolisian, seperti peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan.
"Kapolri supaya lebih tegas dan cepat untuk menuntaskan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti penembakan terhadap anggota-anggota Polri, peredaran narkoba di lapas dan lainnya," kata Catur di Gedung DPR
Dalam tiga bulan terakhir, enam anggota polisi tercatat ditembak kelompok tidak dikenal. Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya mengungkap kasus penembakan terhadap polisi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng Badan Intelijen Negara dan TNI guna menukar informasi yang dimiliki oleh tim intelijen masing-masing.
Mabes Polri telah mengantongi nama pelaku penembakan anggota polisi yang terjadi di Pondok Aren dan Ciputat. Namun, kepolisian belum dapat menangkap tersangka penembakan tersebut.
Polisi sudah merilis dua orang tersangka dalam tiga kali aksi penembakan yang terjadi di Tangerang Selatan, bulan lalu. Kedua foto tersangka juga sudah disebarluaskan ke seluruh tempat di Indonesia.
Tersangka bernama Nurul Haq alias Jeck, yang lahir di Jakarta 16 september 1985. Jeck sudah menikah dan memiliki 1 anak yang merupakan orang yang mengemudikan sepeda motor. Sedangkan, tersangka kedua adalah Hendi Albar, pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah, pada 7 Juli 1983 yang menjadi eksekutornya.
Dua orang tersangka ini diduga melakukan aksi penembakan polisi pada 27 Juli 2013 yang mengenai anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat Patah Sektyono ditembak di Cireundeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan.
Editor: Doddy Rosadi
Kapolri Harus Cepat Tuntaskan Kasus Penembakan Anggotanya
KBR68H, Jakarta-Komisi Hukum DPR mendesak Kepolisian segera menuntaskan dan menindak tegas pelaku penembakan yang mengakibatkan tewasnya beberapa anggota polisi.

Selasa, 17 Sep 2013 07:19 WIB


kapolri, penembakan polisi, timur pradopo, komisi hukum
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Sambut Ramadan, Wapres: Jaga Persatuan, Hindari Provokasi di Tahun Politik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Ombudsman RI: Kenaikan Harga Bawang Capai 20 Persen, Sudah Tidak Wajar
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
Ikatan Pedagang Pasar Kritik Langkah Pemerintah Kendalikan Harga Pangan
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Ketakutan Setengah Mati akan Kematian
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Perry Warjiyo Kembali Pimpin BI hingga 2028
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Dikabulkan, Permohonan Gugatan Class Action Kasus Gagal Ginjal Akut
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Berbagai Protes Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
Kendalikan Harga Beras, PKS Minta Bulog Serap Gabah di Panen Raya
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
Jokowi Meresmikan Papua Youth Creative Hub, Apa Itu?
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud MD: Gilanya Korupsi di Negeri Ini
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diprediksi Kisaran 5 Persen
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Zico dan Pakar Hukum: Copot Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Cek Fakta: Suntingan Judul Artikel Megawati Masuk Surga karena Malaikat Kenal Soekarno
Top Three Hoax of The Week
Paripurna Setujui RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Ini Alasan FPD dan FPKS
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
Paripurna DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Dua Fraksi Menolak
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Apakah Anak Perlu Tahu Kondisi Keuangan Orang Tua?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
Bawaslu Perintahkan KPU Verifikasi Administrasi Perbaikan Prima
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima,"
Penyandang Disabilitas Temukan Sejumlah Masalah di RUU Kesehatan
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Pasca-IPO, Pertamina Geothermal Bakal Fokus Garap Energi Terbarukan
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
Recent KBR Prime Podcast
BBM Ramah Lingkungan? Saya sih Yes!
Kabar Baru Jam 7
Penyandang Disabilitas Temukan Sejumlah Masalah di RUU Kesehatan
Menyoal Usulan Pengurangan Bea Balik Nama Hingga Penghapusan Pajak Progresif Kendaraan
Kabar Baru Jam 13
Most Popular / Trending