KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada partai politik pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang belum mengkonfirmasi waktu pendaftaran, agar segera menyampaikan surat pemberitahuan pendaftarannya ke KPU. Anggota KPU Idham Kholik berharap, Parpol yang belum mendaftar tidak melakukan pendaftaran di hari terakhir pada Minggu, 14 Agustus 2022.
"Melalui helpdesk KPU RI juga menyampaikan atau mengkonfirmasikan dan mengingatkan kepada partai politik agar segera menyampaikan surat pemberitahuan pendaftaran. Dan kami berharap partai politik tersebut, 9 partai politik yang belum menyampaikan surat pemberitahuannya agar daftar di waktu-waktu yang tidak di hari terakhir, agar bisa memiliki kesempatan melengkapi dokumen apabila memang dokumennya dianggap belum lengkap," kata Idham dalam keterangan pers, Kamis (11/8/2022).
Hingga Kamis (11/8) KPU telah menerima 23 Parpol yang mendaftar, dengan rincian 17 Parpol dinyatakan lengkap dan lanjut ke tahap verifikasi administrasi, sedangkan 6 Parpol dengan dokumen yang belum lengkap diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen pendaftaran hingga tanggal 14 Agustus 2022, pukul 23.59 WIB.
Idham menjelaskan, di sisa tiga hari terakhir pendaftaran, sudah ada 10 Parpol yang mengkonfirmasi waktu pendaftarannya. Total Parpol nasional yang telah memiliki akun Sipol adalah 42 Parpol, sehingga sisa 9 Parpol yang belum mengkonfirmasi waktu pendaftaran mereka.
Baca juga:
- Pemilu 2024, Sepekan KPU Terima Pendaftaran 14 Parpol
- Hari Pertama, 9 Parpol Daftar Pemilu 2024 ke KPU
Daftar Parpol yang dokumennya sudah lengkap adalah:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
4. Partai Nasdem
5. Partai Bulan Bintang (PBB)
6. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
7. Partai Demokrat
8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
10. Partai Gelora Indonesia
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Amanat Nasional (PAN)
16. Partai Golongan Karya (Golkar)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sementara enam Parpol yang dokumen pendaftarannya belum lengkap adalah:
1. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
2. Partai Reformasi
3. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
4. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
5. Partai Republiku Indonesia
6. Partai Kedaulatan Rakyat
Editor: Rony Sitanggang
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
