Bagikan:

Pemerintah Klaim Harga Komoditas Pangan Relatif Stabil

"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”

NASIONAL

Kamis, 18 Agus 2022 17:48 WIB

Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/22). (Foto: Antara/Hafidz Muba

Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/22). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim saat ini harga sejumlah komoditas pangan sudah relatif stabil.

“Harga pangan per hari ini relatif sudah stabil. Harga beras itu juga rata-rata masih kuat sekitar Rp10 ribu, daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,” katanya saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Kamis (18/08/2022).

Airlangga menambahkan, volatile food atau inflasi komponen bergejolak seperti harga pangan, relatif terkendali dibandingkan saat momen Lebaran, Mei lalu, di mana terjadi kenaikan permintaan.

Sementara terkait inflasi, Airlangga menyebut, inflasi pada Juli 2022 berada di angka 4,94 persen. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global dan tekanan inflasi yang terjadi di beberapa daerah.

“Inflasi kita 4,94 persen di bulan Juli 2022. Inflasi di paruh waktu 2022 faktornya selain komoditas global juga cuaca kemudian juga terkait dengan tekanan inflasi oleh beberapa daerah dan juga terkait dengan produksi,” ujarnya.

Inflasi di 30 Daerah di Indonesia Masih Tinggi

Airlangga juga mengungkapkan, sebanyak 30 daerah di Indonesia yang tingkat inflasinya masih tinggi. Di antaranya Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,7 persen, kemudian Riau dan Aceh. Ia kemudian meminta seluruh kepala daerah beserta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjaga tingkat inflasi di daerahnya.

“Ini perlu ditangani secara lebih baik, terutama TPID-TPID harus membuat program pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif dan salah satu yang terkait logistik. Presiden meminta menteri perhubungan agar rate logistik maupun rate penumpang bisa turun,” katanya.

Airlangga mengungkapkan, partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78 persen, dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 71 persen. Ia juga berharap nantinya daerah yang berprestasi, akan diberikan fasilitas dan tambahan insentif dari Menteri Keuangan.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi, terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Caranya, lanjutnya, melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Baca juga:

“Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos (bantuan sosial) baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1 hingga 1,5 juta ton. Sementara kelembagaan melalui fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian dan juga sistem resi gudang. Sistem gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan,” jelas Airlangga.

Menko Perekonomian juga menekankan perlunya komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying

Airlangga juga menekankan peran APBN dalam menekan kenaikan harga BBM dengan mengalokasi subsidi pemerintah. Sehingga, dengan semua program dan upaya yang telah dilakukan, harapannya laju inflasi dapat terus dijaga.

“Kami terus berharap beberapa program dan extra effort yang dilakukan dan diperkirakan laju inflasi 2022 di kisaran 4 hingga 4,8 persen. Bloomberg memprediksi angka 4,5 persen,” pungkas Airlangga Hartarto.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending