Bagikan:

Negara Rugi Rp78 Triliun, Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi Sawit

"Estimasi kerugian sebesar Rp78 triliun. Berdasarkan ekspose pada saat 18 Juli 2022, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk tersangka,"

NASIONAL

Selasa, 02 Agus 2022 06:50 WIB

Dirjen Perdalu Kemendag Indasari Wisnu Wardhana tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedun

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin konpers tersangka korupsi lahan sawit di Indragiri Hulu Provinsi Riau Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi lahan sawit, Senin

KBR, Jakarta-  Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi atau SD, sebagai tersangka korupsi penyerobotan lahan sawit seluas 37 ribuan hektare di Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, tersangka SD dengan tanpa izin melakukan pelepasan kawasan hutan dari kementerian perhutanan serta tanpa adanya hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Telah membuka memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian  negara. Berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp78 triliun. Berdasarkan ekspose pada saat 18 Juli 2022, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk tersangka," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers daring, Senin (1/8/2022).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menambahkan, bahwa dalam kasus tersebut, Kejagung juga telah menetapkan bekas Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Raja Thamsir Rahman. Kata dia, Bupati Indragiri Hulu  periode 1999-2008 tersebut  juga terbukti melawan hukum, telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan.

Baca juga:


Kejagung, lanjut Burhanuddin, juga mendapatkan hasil penyidikan yang menunjukkan perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Tersangka Raja Thamsir Rahman dan Tersangka Surya Darmadi disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Khusus Tersangka Surya Darmadi, ia juga disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending