Luncurkan KKP dan QRIS Antar-Negara, Jokowi: Perubahan Teknologi Digital

"“QRIS ini juga saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara. Presiden mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara yang dinilai sebagai wujud perkembangan ekonomi digital di tanah air. Selain itu kata dia KKP Domestik dan QRIS Antarnegara sebagai bukti bahwa Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.

“Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan, utamanya Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur. Dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” Ujar Presiden saat meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara, di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/08/2022),

Presiden mengatakan, pemerintah juga sedang membangun sistem untuk mendukung penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa diprioritaskan untuk pembelian produk-produk dalam negeri.

Sementara itu QRIS Antarnegara juga diharapkan dapat menjadi sistem yang bisa meningkatkan efisiensi transaksi dengan QR Code antarnegara di ASEAN. Ia juga meminta agar QR Code antarnegara bisa memudahkan UMKM hingga dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain,

“QRIS ini juga saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN,” tambahnya.

Baca juga:

• Jokowi Berikan Jaminan Investasi ke CEO Korsel
• Indonesia Raup Komitmen Investasi Baru dari Jepang Rp75,4 T

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran KKP Domestik adalah langkah maju dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah.

KKP Domestik juga merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, di Bali pada Maret 2022 lalu.

“Selain itu, pengembangan KKP Domestik adalah bentuk implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah,” ujar Luhut dalam kesempatan yang sama.

Luhut menyampaikan, KKP Domestik penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi, memberi kemudahan, serta mempercepat pembayaran di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah.

“Untuk itu, seluruh kementerian/lembaga dan BUMN diharapkan dapat segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Menko Marves juga mendorong implementasi KKP Domestik pada pemerintah daerah.

“Diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka percepatan perluasan KKP domestik di daerah, kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah,” kata Luhut.

Editor: Rony Sitanggang

• Presiden Jokowi
• Luhut Binsar