KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan, sebanyak 16 partai politik (parpol) yang telah mendaftar menjadi bakal calon peserta Pemilu 2024, gagal lanjut ke tahap verifikasi administrasi.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, alasan 16 parpol itu gagal ke tahap verifikasi, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022, pukul 23:59 WIB lalu.
"Kategori yang kedua adalah partai politik yang mendaftar setelah diperiksa dokumen persyaratannya tidak lengkap. Nah dari 16 partai politik tersebut ternyata 11 di antaranya hadir atau datang mendaftar pada hari terakhir. Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik," kata Hasyim dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
KPU menyebut, total partai politik nasional pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebanyak 43 Parpol. Dari jumlah itu, ada 40 Parpol yang mendaftar ke KPU dalam periode waktu 1-14 Agustus 2022.
Berita terkait:
- Pemilu 2024, Bawaslu Temukan Ratusan NIK Dicatut Parpol
- Pemilu 2024, Sepekan KPU Terima Pendaftaran 14 Parpol
Dari total yang mendaftar, 24 parpol dokumennya pendaftarannya dinyatakan sudah lengkap dan lanjut ke tahap verifikasi administrasi. Sementara 16 Parpol dinyatakan tidak lengkap dokumennya dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dengan demikian, 16 parpol tadi otomatis juga gagal menjadi peserta pemilu.
"Serta 3 Parpol tidak mendaftar hingga batas akhir pendaftaran," pungkas dia.
Berikut daftar lengkap 24 partai politik nasional yang lolos dokumen pendaftaran dan lanjut ke tahap verifikasi administrasi:
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- Partai NasDem
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- Partai Garuda
- Partai Demokrat
- Partai Gelora
- Partai Hanura
- Partai Gerindra
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Partai Buruh
- Partai Ummat
- Partai Republik
- Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
- Partai Republiku Indonesia
- Partai Swara Rakyat Indonesia
- Partai Republik Satu
Berikut 16 Parpol yang dokumen pendaftarannya tidak lengkap:
- Partai Demokrasi Republik Indonesia
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
- Partai Beringin Karya (Berkarya)
- Partai Indonesia Bangkit Bersatu
- Partai Pelita
- Partai Karya Republik
- Partai Pemersatu Bangsa
- Partai Bhinneka Indonesia (PBI )
- Partai Pandu Bangsa
- Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
- Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
- Partai Masyumi
- Partai Damai Kasih Bangsa
- Partai Kongres
- Partai Kedaulatan
- Partai Reformasi
Berikut 3 Parpol yang tidak mendaftar:
- Partai Damai Sejahtera Pembaharuan
- Partai Mahasiswa Indonesia
- Partai Rakyat
Editor: Kurniati Syahdan
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
