KBR, Jakarta - Istri mendiang pejuang HAM Munir, Suciwati menyebut, apa yang dikatakan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sangat mengecewakan.
Apalagi dengan pernyataan Jokowi mengenai Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang telah ditandatangani.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Buat saya komitmen awal ketika dia naik, dia berjanji kan, lagi-lagi kita hanya dijadikan komoditi politik, dan lagi-lagi juga ini dia untuk jualan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi pertanyaannya apakah betul dia hanya sebagai petugas partai, itu kan bisa menjelaskan, itu di situ kekuatannya, dia sampai mana sih. Dan tentu saja buat kami ini sangat mengecewakan sekali sebagai orang yang selama ini bersama-sama berjuang dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Suciwati kepada KBR, Selasa (16/8/2022).
Baca juga:
- Sidang Tahunan MPR, Jokowi: Kasus HAM Jadi Perhatian Serius Pemerintah
- Komnas HAM Didesak Tetapkan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat
Tak Bisa Berharap
Suciwati mengatakan, dirinya sudah tidak berharap kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Kata dia, apalagi sejak Jokowi mengangkat orang-orang yang bermasalah dan diduga turut menjadi bagian dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk menjadi bagian dalam pemerintahannya.
"Buat saya harapannya pada presiden berikutnya, atau pada generasi muda jangan sampai salah pilih lagi. Itu sih, kalau aku selalu begitu. Jadi penting untuk terus menanamkan pendidikan HAM, untuk mengetahui bahwa sebuah kejahatan hak asasi manusia itu nggak bisa diselesaikan hanya oke salaman selesai. Nggak seperti itu. Bahkan ini lebih mengerikan lagi karena pelakunya nggak pernah ada, terus tiba-tiba minta maaf, maaf lahir batin. Siapa yang perlu dimaafkan? Siapa yang minta maaf? Kan aneh banget," kata dia.
Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8), Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah serius dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Kata Jokowi, salah satunya adalah proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan penandatanganan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Editor: Agus Luqman
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
