Bagikan:

DPR: Tak Ada Korelasi Bansos Kemensos dengan Kenaikan Harga Telur

"Tugas pemerintah ini kan benar-benar bagaimana menyeimbangkan. Berada di jalur bagaimana menangani tata niaga ini. Di satu sisi tidak merugikan peternak ayam telur"

NASIONAL

Jumat, 26 Agus 2022 19:29 WIB

DPR: Tak Ada Korelasi Bansos Kemensos dengan Kenaikan Harga Telur

ilustrasi peternak telur

KBR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK menilai tak ada korelasi antara persoalan kenaikan harga telur disebabkan program bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga sikap Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang merespons situasi di pasar dengan berdalih penyebabnya bukan karena tidak optimalnya Kementerian Perdagangan mengendalikan harga pangan.

"Tugas pemerintah ini kan benar-benar bagaimana menyeimbangkan. Berada di jalur bagaimana menangani tata niaga ini. Di satu sisi tidak merugikan peternak ayam telur. Dan juga di sisi lain berpihak pada usaha-usaha mikro yang berbasis bahan baku telur itu tadi. Kalau Pak Mendag menjelaskan begitu, menurut saya kok tidak pas begitu ya," kata Amin AK saat dihubungi KBR di Jakarta, Jumat (26/08/22).

Amin AK menegaskan pemerintah seharusnya berperan mengintervensi dengan instrumen kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas pangan kebutuhan masyarakat, termasuk telur.

"Cobalah benar-benar menggunakan kewenangannya, mendayagunakan seluruh instrumen yang ada. Kebijakan yang menguntungkan agar peternak telur dan juga menguntungkan hidup usaha yang bahan bakunya telur. Salah satunya pengusaha roti. Jangan pemerintah hanya bertindak sebagai analisator. Mengeluarkan statement yang menurut saya bahkan tidak memberikan solusi," ucapnya.

Baca juga: DPR Minta Mendag Tak Remehkan Kenaikan Harga Telur

Ia berencana meminta Komisi VI DPR RI memanggil Menteri Zulkifli untuk menyelesaikan permasalahan telur. Pasalnya telur termasuk kebutuhan pangan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat.

"Ini kan berhubungan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Dan jumlahnya mereka tidak sedikit. Kita akan meminta pimpinan Komisioner memanggil Mendag dalam waktu dekat ini," pungkas Amin AK.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Mendorong Vaksinasi Booster untuk Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Most Popular / Trending