DPR Desak Batasi BBM Subsidi

""Agar yang menikmati BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak yang jumlahnya kurang lebih 40 persen," "

KBR, Jakarta- Anggota DPR Fraksi PKS Amin Ak mengatakan, wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan makin melemahkan daya beli masyarakat. Apalagi kata dia, inflasi sudah mencapai 4,94 persen. 

Menurutnya, kondisi ini akan berpotensi menjadikan masyarakat yang rentan miskin yang jumlahnya kurang lebih 67 persen akan menjadi miskin. Ia mendesak pemerintah agar segera melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

"Ini yang mestinya dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembatasan soal teknis ya aturan regulasi tentu pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki instrumen yang lengkap untuk melakukan pembatasan dan mengawal pelaksanaan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi intinya adalah agar yang menikmati BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak yang jumlahnya kurang lebih 40 persen," kata Amin kepada KBR, Selasa (23/8/2022).

Amin menambahkan, dengan kondisi APBN yang berat, mestinya pemerintah tidak melaksanakan proyek-proyek yang sangat membebani APBN, seperti proyek ibu kota negara (IKN). Kata dia, jangan sampai proyek-proyek yang tidak memberikan keuntungan itu malah membebani APBN.

Baca juga:

• Penaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Dihitung Betul
• BBM Bersubsidi, Pengamat: Tunda Kenaikan Harga, Lakukan Pembatasan berbasis Keluarga

Ia mencontohkan, yang sudah terjadi adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Bahkan dari kajian berbagai kajian yang ada tidak akan mengerek peningkatan ekonomi dan juga tidak memberikan benefit yang besar bagi masyarakat Indonesia seperti IKN," imbuhnya.

3 Pilihan

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan saat ini ada 3 pilihan yang muncul yakni menaikkan anggaran subsidi, mengendalikan volume BBM dengan melakukan pembatasan, dan menaikkan harga BBM.

Ia mengakui bahwa ketiga pilihan tersebut tak ada yang mengenakkan.

"Pemikirannya kan cuman   tiga kan jadinya. Satu, subsidinya naik menjadi mendekati 700 triliun, 698. Kedua volumenya dikendalikan. Karena kalau volumenya terus, kalau dikendalikan kan berarti harus ada yang boleh beli dan enggak boleh beli. Boleh belinya berapa? Atau yang ketiga naikin BBMnya. Semuanya kombinasi di antara tiga ini. Tiga-tiganya enggak enak,"  kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa  (23/8/22)..

Namun di sisi lain, kata dia APBN sudah sangat berat karena anggaran subsidi sudah naik 3 kali lipat namun tetap tak mencukupi dan terus kurang.

Kata dia, saat ini kata dia para menteri saling koordinasi dan diminta untuk terus membuat exercise terkait kebijakan ini.

Ia juga memastikan pemerintah bakal memperhatikan sejumlah hal dalam menentukan kebijakan soal BBM bersubsidi ini yakni soal daya beli masyarakat terutama masyarakat terbawah, kapasitas APBN, dan pemulihan ekonomi.

Editor: Rony Sitanggang

• Sri Mulyani
• BBM bersubsidi
• subsidi bbm
• subsidi energi