KBR, Jakarta- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bharada E atau Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Andi Rian Djajadi mengatakan, saat ini Bharada E tengah ditahan di Bareskrim Polri.
"Dari hasil penyelidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan bharada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang sebagaimana rekan rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan," ujar Andi saat konferensi pers, Rabu (4/8) malam.Kata Andi, dalam perkara ini penyidik telah memeriksa sebanyak 42 saksi. Termasuk di dalamnya ahli-ahli seperti ahli biologi kimia, forensik, kedokteran forensik, dan laboratorium forensik.
Rencananya Bareskrim akan memeriksa Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo pada Kamis (4/8) pukul 10:00 WIB.
Baca juga:
- Brigadir J, Komnas HAM: Karakter Luka Jarak Tembakan Dekat
- Kapolri ajak Publik Dukung dan Kawal Kasus Brigadir J
Sebelumnya, Mabes Polri menyebut baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E terjadi di rumah Kadiv Propam nonaktif Ferdy Sambo, di kompleks Polri Duren Tiga Jakarta Selatan, pada 8 Juli lalu. Kepolisian menyebut baku tembak terjadi lantaran Brigadir J diduga melecehkan istri Fredy Sambo.
Kasus ini baru diungkap ke publik setelah tiga hari terjadi. Hal ini membuat sejumlah pihak seperti Menkopolhukam Mahfud MD dan Komnas HAM, menilai terdapat banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut.
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
